Moskow (KABARIN) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump dilaporkan meminta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengubah kebijakan Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Trump menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu kesepakatan damai yang tengah diupayakan di Jalur Gaza.
Laporan itu disampaikan portal berita Amerika Serikat, Axios, yang mengutip sejumlah sumber internal. Permintaan tersebut disebut disampaikan Trump saat bertemu Netanyahu pada Senin (29/12).
Menurut sumber Axios, Trump menyoroti meningkatnya kekerasan yang melibatkan pemukim Israel di Tepi Barat. Netanyahu disebut merespons dengan menyatakan sikap tegas terhadap aksi tersebut.
"Netanyahu berbicara sangat keras menentang kekerasan pemukim dan mengatakan dirinya akan lebih banyak bertindak," kata seorang sumber kepada Axios.
Dalam pertemuan itu, Netanyahu juga dikabarkan menyetujui dimulainya persiapan fase kedua kesepakatan damai di Gaza. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan gencatan senjata dan upaya perdamaian di wilayah tersebut.
Tak hanya itu, Netanyahu juga menerima usulan Trump untuk melanjutkan pembicaraan dengan pemerintahan baru di Suriah. Pembicaraan tersebut ditujukan untuk membahas kemungkinan tercapainya perjanjian keamanan antara kedua pihak.
Sementara itu, situasi di Tepi Barat masih diwarnai kekerasan. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mencatat bahwa sejak 7 Oktober 2023 hingga 13 November 2025, sedikitnya 1.017 warga Palestina tewas di wilayah pendudukan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 221 korban merupakan anak-anak. Angka ini belum termasuk warga Palestina yang meninggal dunia saat berada dalam tahanan Israel, menurut catatan OHCHR.
Dalam periode yang sama, sebanyak 59 warga Israel dilaporkan tewas akibat serangan, dugaan serangan, atau bentrokan bersenjata yang melibatkan warga Palestina.
Aktivitas permukiman Israel di Tepi Barat selama ini menjadi salah satu isu paling sensitif dan kerap memicu ketegangan, baik dengan komunitas internasional maupun Otoritas Palestina. Isu ini juga dinilai menjadi hambatan utama dalam proses perdamaian jangka panjang di kawasan tersebut.
Sumber: SPU
