Jenewa (KABARIN) - Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menegaskan bahwa Greenland tidak dalam kondisi yang memungkinkan terjadi pengambilalihan mendadak dan menolak jika wilayahnya dibandingkan dengan Venezuela. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi langsung daripada lewat media.
“Negara kami tidak tepat dibandingkan dengan Venezuela. Kami adalah negara demokratis dan telah demikian selama bertahun-tahun,” ujar Nielsen dalam konferensi pers, Senin, 5 Januari 2026.
Menanggapi kekhawatiran publik setelah pernyataan terbaru Amerika Serikat, Nielsen memastikan tidak ada alasan untuk panik.
“Situasinya tidak seperti Amerika Serikat bisa mengambil alih Greenland. Itu bukan kondisinya. Karena itu, kita tidak perlu panik. Kita perlu memulihkan kerja sama baik yang selama ini terjalin,” katanya.
Nielsen mengakui ada kekhawatiran dari masyarakat. “Saya sepenuhnya memahami bahwa masyarakat menaruh harapan kepada Naalakkersuisut (pemerintahan Greenland) dan merasa cemas,” ujarnya.
Ia juga menolak spekulasi soal skenario militer. “Pertama-tama, saya ingin menyampaikan bahwa menurut saya tidak pantas membicarakan kemungkinan atau potensi operasi militer di negara ini,” kata Nielsen.
“Saya ingin menegaskan kembali bahwa kita tidak berada dalam situasi di mana ada kemungkinan pengambilalihan negara secara mendadak,” tambahnya.
Perdana menteri mengatakan pemerintah akan memperkeras sikap jika pembahasan terus berlangsung seperti saat ini karena “kami tidak puas dengan situasi yang kami hadapi.”
Mengkritik komunikasi tidak langsung, Nielsen menilai dialog tidak seharusnya dilakukan melalui media. “Sudah cukup komunikasi dilakukan lewat media dan berbagai jalur tidak langsung. Itu tidak menghormati,” ujarnya.
Ia juga menyerukan persatuan, baik di dalam Greenland maupun dengan negara-negara sekutu. “Kita harus menunjukkan bahwa kita bersatu sebagai masyarakat. Kita juga harus menunjukkan persatuan dengan negara-negara yang menjadi sekutu kita,” katanya. Nielsen menambahkan pemerintah Greenland sudah melakukan “semua hal yang bisa kami lakukan.”
Presiden AS Donald Trump berulang kali menyatakan keinginan untuk mengambil alih Greenland, wilayah yang memiliki pemerintahan sendiri di bawah Denmark, dan tidak menutup kemungkinan menggunakan kekuatan militer.
Sehari setelah operasi militer AS di Venezuela yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro, Trump pada Minggu, 4 Januari 2026, kembali menyerukan pengambilalihan Greenland dengan alasan kepentingan keamanan AS.
Perdana Menteri Denmark Mette Frederiksen meminta Trump untuk “menghentikan ancaman.”
Sejumlah negara Eropa dan Uni Eropa pada Senin, 5 Januari 2026, menyatakan dukungan penuh kepada Denmark dan Greenland. Mereka menolak gagasan bahwa masa depan pulau itu bisa ditentukan oleh kekuatan luar dan menegaskan pentingnya menghormati kedaulatan serta keutuhan wilayah.
Sumber: Anadolu_OANA
