Hamilton, Kanada (KABARIN) - Venezuela pada Senin, 5 Januari 2026, menyatakan bahwa aksi militer Amerika Serikat yang berujung pada penangkapan Presiden Nicolas Maduro dipicu oleh keinginan menguasai sumber daya alam negara itu.
Dalam sesi darurat Dewan Keamanan PBB, utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengatakan, "3 Januari 2026 adalah tanggal yang memiliki makna historis yang mendalam, tidak hanya bagi Venezuela tetapi juga bagi sistem internasional secara keseluruhan."
Moncada menyebut operasi militer AS sebagai "serangan bersenjata yang tidak sah dan tanpa dasar hukum."
"Venezuela hadir di hadapan Dewan ini hari ini dengan keyakinan yang mendalam bahwa perdamaian internasional hanya dapat dipertahankan jika hukum internasional dihormati tanpa pengecualian, tanpa standar ganda, dan tanpa interpretasi selektif," katanya.
Dia menekankan bahwa langkah AS terbaru "merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB yang dilakukan oleh pemerintah AS," dan memperingatkan bahwa "hari ini, bukan hanya kedaulatan Venezuela yang dipertaruhkan."
"Kredibilitas hukum internasional, otoritas organisasi ini, dan validitas prinsip bahwa tidak ada negara yang dapat menempatkan dirinya sebagai hakim, pihak, dan pelaksana tatanan dunia juga dipertaruhkan," tambah Moncada.
Moncada menegaskan bahwa kekayaan alam Venezuela jadi salah satu motif utama serangan itu. "Kita tidak dapat mengabaikan elemen sentral dari agresi AS ini. Venezuela adalah korban serangan ini karena sumber daya alamnya."
"Minyak, energi, sumber daya strategis, dan posisi geopolitik negara kami secara historis telah menjadi faktor keserakahan dan tekanan eksternal," ujarnya.
Dia menekankan bahwa penggunaan kekerasan untuk mengendalikan sumber daya negara lain atau mendesain ulang pemerintahan "mengingatkan kita pada praktik terburuk kolonialisme dan neokolonialisme."
Moncada menyerukan Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan dan menuntut pemerintah AS untuk "sepenuhnya menghormati kekebalan Presiden Nicolas Maduro dan Ibu Negara Celia Flores, serta pembebasan segera dan kepulangan mereka dengan selamat ke Venezuela."
"Terlepas dari keseriusan peristiwa di Venezuela, saya ingin memberi tahu badan ini dan komunitas internasional bahwa lembaga-lembaga berfungsi normal, bahwa tatanan konstitusional telah terjaga," tambahnya.
Kolombia dan Kuba juga mengecam langkah AS. Utusan Kolombia untuk PBB, Leonor Zalabata Torres, menyebut peristiwa 3 Januari di Venezuela sebagai “pelanggaran nyata terhadap kedaulatan, kemerdekaan politik, dan integritas teritorial Venezuela.”
"Tidak ada pembenaran sama sekali, dalam keadaan apa pun, untuk penggunaan kekuatan sepihak untuk melakukan tindakan agresi," kata Torres.
Utusan Kuba, Ernesto Soberon Guzman, menuding AS mengejar "rencana hegemonik dan kriminal" terhadap Venezuela, mengutuk "agresi militer Amerika Serikat terhadap Venezuela" dan menegaskan kembali "dukungan dan solidaritas mutlak Havana kepada rakyat Venezuela."
Ia menekankan bahwa masa depan Venezuela sepenuhnya menjadi hak rakyatnya tanpa campur tangan asing. Menurutnya, jika AS benar-benar peduli pada perdamaian dan keadilan, mereka tidak akan menyerang Venezuela dengan mengabaikan nyawa, kedaulatan, dan keutuhan wilayah negara itu.
Sumber: ANAD
