Langkah proaktif pemerintah melalui pemantauan intensif dan komunikasi berkelanjutan dengan WNI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri
Jakarta (KABARIN) - Keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) harus jadi fokus utama pemerintah di tengah memanasnya konflik geopolitik menyusul serangan Amerika Serikat (AS) ke Venezuela. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi I DPR RI Yudha Novanza Utama.
Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, Yudha mengapresiasi langkah cepat Kementerian Luar Negeri RI melalui KBRI Caracas yang aktif memantau situasi keamanan di Venezuela. Pemerintah juga terus menjalin komunikasi dengan seluruh WNI yang berada di sana. Hingga saat ini, WNI di Venezuela dilaporkan dalam kondisi aman.
“Langkah proaktif pemerintah melalui pemantauan intensif dan komunikasi berkelanjutan dengan WNI merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam melindungi warganya di luar negeri,” kata Yudha.
Meski situasi masih terkendali, Yudha menilai pemerintah tak boleh lengah. Ia mendorong penguatan pendataan WNI secara real-time, peningkatan kewaspadaan, serta penyiapan skenario kontingensi, termasuk opsi evakuasi jika kondisi keamanan tiba-tiba memburuk.
Menurut dia, berbagai krisis global yang pernah terjadi menunjukkan satu pelajaran penting: kesiapsiagaan sejak dini adalah kunci utama untuk meminimalkan risiko keselamatan WNI.
“Perlindungan WNI tidak boleh bersifat reaktif. Negara harus selalu satu langkah lebih siap,” ujarnya.
Tak hanya soal keselamatan WNI, Yudha juga menilai krisis Venezuela menjadi pengingat penting bagi Indonesia tentang arti strategis stabilitas politik, ketahanan nasional, dan diplomasi yang bermartabat. Ia menekankan bahwa konflik internasional seharusnya diselesaikan lewat dialog dan mekanisme multilateral, bukan lewat intervensi sepihak yang berpotensi menciptakan preseden berbahaya, terutama bagi negara berkembang.
Dalam konteks ini, Yudha mendorong Indonesia untuk lebih aktif bersuara di forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Gerakan Non-Blok. Peran aktif tersebut dinilai penting untuk mendorong de-eskalasi konflik sekaligus memperkuat perlindungan warga sipil.
Ia juga menegaskan Indonesia harus tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif, menjunjung tinggi kedaulatan negara lain, dan memastikan negara selalu hadir melindungi setiap WNI di mana pun berada.
“Di tengah dunia yang semakin tidak pasti, keselamatan WNI, ketahanan nasional, dan diplomasi damai harus menjadi fondasi utama kebijakan luar negeri Indonesia,” kata Yudha.
Sumber: ANTARA
