Moskow (KABARIN) - Presiden AS Donald Trump dilaporkan telah memerintahkan para panglima operasi khusus AS untuk menyusun rencana invasi ke Greenland, Daily Mail melaporkan dengan mengutip sejumlah sumber.
Laporan itu menyebutkan bahwa sebagian perwira senior militer AS menentang rencana itu, tetapi penasihat kebijakan Trump, Stephen Miller, disebut-sebut sebagai pendukung utamanya.
Disebutkan pula bahwa para pejabat Eropa khawatir Trump berusaha menjalankan rencana itu sebelum pemilihan paruh waktu Kongres AS yang akan berlangsung pada November.
Pada Desember lalu, Trump mengumumkan penunjukan Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus AS untuk Greenland. Landry kemudian membenarkan bahwa AS berencana menjadikan pulau tersebut sebagai bagian dari wilayahnya.
Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengungkapkan kegeramannya terhadap pernyataan Landry dan mengatakan akan memanggil Duta Besar AS di Kopenhagen untuk meminta penjelasan.
Dalam pernyataan bersama, Perdana Menteri (PM) Denmark Mette Frederiksen dan PM Greenland Jens-Frederik Nielsen memperingatkan AS untuk tidak merebut pulau tersebut. Mereka juga menekankan perlunya penghormatan terhadap integritas teritorial bersama.
Pada Rabu, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengungkapkan niatnya untuk bertemu dengan otoritas Denmark pekan depan untuk membahas situasi di Greenland.
Hal itu disampaikan Rubio ketika menjawab pertanyaan wartawan mengenai alasan pemerintah AS tidak menerima tawaran Denmark untuk membahas situasi di Greenland dan apakah AS siap mengesampingkan kemungkinan intervensi militer.
Trump berulang kali menyatakan bahwa Greenland seharusnya menjadi bagian dari Amerika Serikat dengan dalih keamanan nasional dan perlindungan terhadap "dunia yang bebas."
Mantan PM Greenland Mute Egede menanggapi bahwa pulau tersebut tidak dijual dan tidak akan pernah dijual. Namun, Trump menolak berjanji tidak menggunakan kekuatan militer untuk merebut kendali atas Greenland.
Greenland adalah koloni Denmark hingga 1953 dan tetap menjadi bagian dari Kerajaan Denmark hingga kini. Namun, sejak 2009 pulau tersebut memperoleh status otonomi yang memungkinkannya mengatur pemerintahan dan menentukan kebijakan sendiri.
Selain kaya akan mineral tanah jarang, wilayah itu diperkirakan memiliki cadangan energi fosil yang masif.
Sumber: SPU
