Pati (KABARIN) - Warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menyatakan dukungan penuh terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendesak agar proses penegakan hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tanpa tebang pilih.
“Dukungan terhadap KPK diberikan agar kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi dapat benar-benar dipulihkan,” kata Ketua Presidium AMPB Suharno saat menggelar aksi damai di depan Pendopo Kabupaten Pati, Selasa.
Menurut Suharno, OTT KPK ini menjadi sorotan serius warga, apalagi terjadi di tengah kondisi masyarakat Pati yang sedang dilanda berbagai bencana. Ia menyayangkan dugaan praktik korupsi yang justru melibatkan pejabat pemerintah, mulai dari kepala daerah hingga aparat di tingkat desa dan kecamatan, ketika warga sedang menghadapi situasi sulit.
Dalam pernyataan sikapnya, AMPB menilai OTT terhadap Bupati Pati Sudewo serta sejumlah kepala desa dan camat merupakan bagian dari proses panjang pengawalan publik atas dugaan praktik korupsi di Kabupaten Pati. Sejak awal, AMPB bersama elemen masyarakat sipil mengaku konsisten menyuarakan dan melaporkan dugaan penyalahgunaan kewenangan, meski kerap dihadapkan pada tekanan dan dugaan kriminalisasi terhadap warga yang bersikap kritis.
AMPB menegaskan, langkah KPK harus menjadi pintu masuk untuk membongkar dugaan praktik korupsi secara menyeluruh. Proses hukum dinilai perlu dilakukan secara terbuka dan profesional agar tidak memicu kecurigaan di tengah masyarakat.
Selain itu, AMPB juga mendesak KPK agar mempercepat proses pengusutan perkara. Kepastian hukum dianggap sangat dibutuhkan warga Pati yang merasa dirugikan akibat praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Penanganan perkara yang terlalu lama dikhawatirkan hanya akan memicu spekulasi dan ketidakpastian publik.
Tak berhenti di situ, AMPB mengajak seluruh elemen masyarakat Pati untuk terus mengawal jalannya penegakan hukum. Partisipasi publik dinilai penting agar pemberantasan korupsi berjalan seiring dengan upaya menghentikan kriminalisasi terhadap warga serta menyelesaikan persoalan-persoalan struktural di Bumi Pati.
“AMPB berkomitmen untuk terus mengawal proses ini hingga tuntas sebagai tanggung jawab moral masyarakat sipil dalam memperjuangkan pemerintahan yang bersih, adil, dan berpihak kepada rakyat,” ujar Suharno.
Di sisi lain, Anik, istri Supriyono yang saat ini terseret kasus hukum usai ikut aksi demonstrasi menuntut penurunan Bupati Pati, berharap suaminya bisa dibebaskan. Ia menilai suaminya hanya menyuarakan sikap kritis dan haknya sebagai warga negara, namun diduga justru mengalami kriminalisasi.
Sumber: ANTARA
