Pemrintah RI dan Inggris Perkuat Aksi Iklim usai COP30

waktu baca 2 menit

Jakarta (KABARIN) - Pemerintah Indonesia dan Inggris meningkatkan kerja sama dalam menangani isu iklim global setelah COP30 di Brasil tahun lalu.

"Dari perspektif kami, hasil COP30 di Belem belum memberikan tingkat kemajuan kolektif yang dituntut oleh krisis iklim. Secara khusus, kami berharap ada kemajuan lebih konkret dalam mobilisasi pembiayaan iklim, terutama untuk adaptasi dan untuk kerugian serta kerusakan, serta panduan operasional yang lebih kuat dalam implementasi," kata Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq usai pertemuan bilateral dengan United Kingdom Special Representative for Climate Rachel Kyte di London, Jumat.

Hanif menekankan pentingnya memastikan komitmen global diubah menjadi aksi nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat dan lingkungan.

Indonesia tetap menempatkan diri sebagai suara kritis agar dunia tidak kehilangan momentum untuk menjaga target pemanasan 1,5 derajat, terutama di tengah dinamika geopolitik internasional.

Urgensi kerja sama semakin nyata melihat bencana hidrometeorologi di Sumatera yang menelan lebih dari 1.000 korban jiwa akibat banjir dan longsor, dengan ratusan lainnya hilang dan ratusan ribu orang mengungsi.

"Kehilangan nyawa yang tragis dan dampak ekonomi yang signifikan ini menegaskan perlunya segera memperkuat analisis risiko iklim, sistem peringatan dini, dan kapasitas kesiapsiagaan," ujar Hanif.

Indonesia menekankan pentingnya solusi berbasis alam atau nature-based solution (NbS) untuk mitigasi, adaptasi, perlindungan keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas.

"NbS juga sangat disorot selama COP30, khususnya karena manfaatnya yang berlipat ganda bagi adaptasi, mitigasi, keanekaragaman hayati, dan ketahanan komunitas. Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan pendekatan NbS; namun, hal ini memerlukan kapasitas teknis yang lebih kuat, data yang kokoh, dan mekanisme pembiayaan yang andal untuk menjamin integritas dan dampak jangka panjang," tutur Hanif.

Hanif juga menyinggung nota kesepahaman dengan Department for Energy Security and Net Zero Inggris sebagai fondasi kerja sama yang kuat dan menekankan perlunya tindak lanjut teknis yang konkret.

"Dari sisi kami, prioritas mencakup penguatan sistem karbon berintegritas tinggi; pengembangan sistem informasi dan peringatan dini; peningkatan akses dan penggunaan data spasial beresolusi tinggi; serta pembentukan alat penilaian cepat untuk ketangguhan lanskap," tambahnya.

Langkah ini menunjukkan Indonesia tidak hanya bicara komitmen, tetapi mendorong aksi nyata yang teknis dan terukur.

Sumber: ANTARA

Bagikan

Mungkin Kamu Suka