Tokyo (KABARIN) - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada Jumat resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggelar pemilu sela pada 8 Februari. Keputusan ini diambil agar pemerintahannya mendapat mandat langsung dari publik terkait kebijakan ekonomi dan keamanan.
Kabinet Takaichi pagi itu menyetujui pembubaran majelis rendah yang memiliki 465 kursi, menyusul terbentuknya koalisi baru antara Partai Demokrat Liberal (LDP) dan Partai Inovasi Jepang.
Pembubaran ini menjadi yang pertama dilakukan pada awal masa sidang reguler dalam hampir 60 tahun, padahal masa jabatan anggota parlemen sejatinya baru berakhir pada 2028.
Takaichi menjelaskan keputusan tersebut diambil karena pemerintahannya yang mulai menjabat Oktober 2025 belum mendapat mandat langsung dari rakyat, termasuk bagi koalisi baru yang baru dibentuk.
Pembubaran otomatis memulai masa kampanye singkat, dan pemerintah serta oposisi diprediksi akan menyoroti isu pajak konsumsi atas bahan pangan untuk meringankan beban rumah tangga di tengah inflasi.
Pemilu ini juga akan diikuti kandidat dari blok oposisi baru, Aliansi Reformasi Sentris, gabungan Partai Demokrat Konstitusional Jepang dan Partai Komeito, mantan mitra koalisi LDP selama 26 tahun.
Isu pendanaan negara diperkirakan menjadi sorotan utama karena oposisi ingin menghapus pajak konsumsi penuh untuk makanan, sementara pemerintah membahas kemungkinan penangguhan seiring tekanan inflasi yang berlanjut.
Selain itu, kampanye juga bakal membahas politik dan pendanaan partai setelah skandal dana gelap yang menimpa LDP, serta persoalan terkait warga asing dan pariwisata.
Meski tingkat dukungan terhadap Kabinet Takaichi relatif tinggi, koalisi penguasa hanya punya mayoritas tipis di majelis rendah dan masih minoritas di Dewan Penasihat, sehingga memerlukan dukungan partai lain untuk meloloskan undang-undang.
Penetapan tanggal pemilu hanya 16 hari setelah pembubaran menuai kritik karena dianggap terlalu singkat untuk memberi waktu warga menilai program kebijakan.
Partai oposisi juga menyoroti bahwa pemilu digelar sebelum parlemen mengesahkan anggaran awal tahun fiskal 2026 yang dimulai April dan menuding pemerintah lebih mengutamakan pertimbangan politik.
Pemilihan majelis rendah sebelumnya dilakukan pada Oktober 2024.
Sumber: KYO
