Jakarta (KABARIN) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan komitmennya untuk merapikan wajah ibu kota. Salah satu langkah tegas yang akan diambil adalah melarang pedagang kaki lima (PKL) kembali menggunakan trotoar sebagai tempat berjualan.
Kebijakan ini disampaikan Pramono setelah adanya arahan dari Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026. Dalam forum tersebut, Presiden meminta agar Indonesia, termasuk Jakarta, tampil lebih rapi dan bersih.
“Saya meminta semua trotoar yang sekarang sedang dibangun di Jakarta, jangan trotoarnya selesai, kemudian pedagang kaki lima dibiarkan untuk memanfaatkan trotoar itu. Yang seperti itu pasti akan saya tertibkan,” kata Pramono di Jakarta Barat, Selasa.
Menurut Pramono, trotoar seharusnya kembali ke fungsi utamanya sebagai ruang aman dan nyaman bagi pejalan kaki, bukan tempat berjualan. Penertiban PKL di trotoar ini menjadi bagian dari upaya menata ulang ruang publik agar lebih tertib dan enak dilihat.
Selain menertibkan PKL, Pramono juga memastikan persoalan sampah di Jakarta bakal ditangani lebih serius. Ia menegaskan Pemprov DKI akan bergerak cepat sesuai arahan Presiden Prabowo.
“Sebenarnya, Jakarta relatif sudah dibersihkan beberapa waktu yang lalu ketika kita menghadapi banjir. Tetapi sekali lagi, tetap urusan sampah kita bersihkan,” tegas Pramono.
Tak cuma soal trotoar dan sampah, Pramono juga menyoroti keberadaan bendera dan spanduk partai politik yang masih banyak terpasang di jalan layang atau flyover Jakarta. Menurutnya, atribut partai yang dibiarkan terlalu lama justru mengganggu lalu lintas sekaligus merusak pemandangan kota.
Sebelumnya, Pramono sudah beberapa kali meminta agar spanduk dan bendera partai diturunkan demi menciptakan suasana Jakarta yang lebih bersih dan enak dipandang.
“Dulu, kalau ada acara partai, benderanya itu bisa dipasang sebulan, nggak ada yang nurunin. Benderanya sudah sobek-sobek, sudah jelek banget. Saya bilang sama Kepala Dinas terkait, kepada Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja), "Sudah nggak boleh lagi." Sekarang maksimum 2-3 hari setelah acara, kalau nggak diturunkan, kita yang menurunkan,” ujar Pramono.
Meski dirinya merupakan kader partai, Pramono mengakui bahwa bendera dan spanduk partai yang sudah usang tetap mengganggu keindahan kota. Ia menegaskan penertiban akan dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.
“Walaupun yang telepon saya ketua umum, sahabat saya, saya bilang, saya harus adil buat semuanya,” ungkap Pramono.
Lewat kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta ingin mendorong wajah ibu kota jadi lebih rapi, bersih, dan nyaman, baik buat pejalan kaki, pengguna jalan, maupun warga yang beraktivitas setiap hari di Jakarta.
Sumber: ANTARA
