Jakarta (KABARIN) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan nasib tambang emas Martabe di Sumatera Utara akan diumumkan pekan depan.
“Minggu depan, insya Allah minggu depan,” kata Bahlil saat ditemui di acara Indonesia Economic Outlook 2026 di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat.
Bahlil menjelaskan saat ini pengelolaan tambang masih dalam tahap penelitian untuk memastikan ada tidaknya pelanggaran. Tambang emas Martabe sempat dikaitkan dengan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera pada November 2025.
“Kalau memang dalam penelitiannya itu tidak menemukan sebuah pelanggaran yang berarti, maka pasti akan dikembalikan kepada pemiliknya,” ujar Bahlil.
Saat ini, tambang Martabe dikelola oleh PT Agincourt Resources. Bahlil menambahkan belum ada proses administrasi terkait tindak lanjut pencabutan izin, karena masih terkait izin usaha pertambangan, kontrak karya, izin lingkungan Amdal, dan IPPKH. Ia juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup Hanif.
“Kalau memang ada masalah, harus ada sanksi. Tapi kalau tidak ada masalah, jangan juga kita memberikan sanksi kepada yang tidak berhak mendapat sanksi,” jelasnya.
Sebelumnya, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan mengumumkan pada 20 Januari 2026 ada 28 perusahaan yang izinnya dicabut karena melanggar ketentuan, termasuk PT Agincourt yang mengelola tambang Martabe.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pencabutan itu berdasarkan hasil audit lingkungan di tiga wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Beberapa hari setelahnya, Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menyebut rencana operasional tambang Martabe akan diambil alih oleh Perminas, BUMN baru untuk mengelola industri mineral dalam negeri.
Kemudian pada Rabu, Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya bersikap proporsional terhadap pengusaha yang izin usahanya masih dikaji, termasuk izin tambang emas Martabe yang masih dikelola PT Agincourt Resources.
Sumber: ANTARA
