Jakarta (KABARIN) - Pemerintah mulai tahun 2026 dengan menarik pembiayaan utang sebesar Rp127,3 triliun sepanjang Januari. Angka ini setara dengan sekitar 15,3 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang dipatok Rp832,2 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyampaikan bahwa hingga akhir Januari 2026, realisasi pembiayaan utang memang sudah mencapai angka tersebut.
"Hingga 31 Januari 2026, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp127,3 triliun atau 15,3 persen dari target APBN 2026," kata Juda dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, capaian ini justru lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pada Januari tahun sebelumnya, pembiayaan utang tercatat mencapai Rp153,33 triliun atau sekitar 23,7 persen dari target APBN.
Selain utang, pemerintah juga mencatat pembiayaan nonutang sebesar Rp22,2 triliun atau 15,6 persen dari target APBN 2026. Jika digabung, total realisasi pembiayaan anggaran per 31 Januari 2026 mencapai Rp105,06 triliun atau sekitar 15,2 persen dari target Rp699,15 triliun.
Menurut Juda, pola pembiayaan ini menunjukkan strategi pemerintah yang lebih terukur dan fleksibel.
"Perkembangan pembiayaan ini menunjukkan strategi yang lebih terukur, disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah, dan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan," ujarnya.
Ia menegaskan, arah kebijakan ini tetap fokus menjaga stabilitas APBN dan keberlanjutan pengelolaan utang negara.
"Pembiayaan anggaran berjalan dengan baik, on track, dan terjaga kredibilitasnya," tutur dia.
Sebagai gambaran kondisi fiskal, APBN per 31 Januari 2026 tercatat mengalami defisit Rp54,6 triliun atau sekitar 0,21 persen terhadap produk domestik bruto. Hal ini terjadi meskipun pendapatan negara tumbuh positif 20,5 persen secara tahunan, dengan realisasi Rp172,7 triliun atau 5,5 persen dari target APBN Rp3.153,6 triliun.
Di sisi lain, belanja negara juga meningkat 25,7 persen secara tahunan dengan realisasi Rp227,3 triliun atau 5,9 persen dari target. Dengan kondisi tersebut, keseimbangan primer tercatat defisit Rp4,2 triliun.
Kementerian Keuangan menilai capaian ini mencerminkan posisi fiskal yang tetap dikelola secara hati hati dan terkendali.
Sumber: ANTARA
