Jakarta (KABARIN) - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menilai pergantian jajaran direksi di BPJS Kesehatan sebagai momen penting untuk melakukan perbaikan besar di sistem pengelolaan dan layanan jaminan kesehatan nasional.
Ia menyebut kepemimpinan baru membawa energi segar untuk membangun ulang sistem yang lebih kuat agar masalah lama tidak kembali terulang.
“Tentu ini semangat baru. Ini mumpung baru, kita set up lagi baru supaya tidak terulang lagi peristiwa yang pernah terjadi,” kata Muhaimin Iskandar di Jakarta, Senin.
Menurutnya, berbagai persoalan yang sempat memicu kekhawatiran dalam beberapa waktu terakhir sudah diselesaikan secara internal. Karena itu, pergantian pimpinan harus dimanfaatkan sebagai titik awal pembenahan menyeluruh, baik dari sisi struktur maupun tata kelola.
Muhaimin menegaskan bahwa perbaikan BPJS Kesehatan tidak bisa dilepaskan dari kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Ia menilai politik anggaran menjadi kunci utama agar sistem jaminan kesehatan nasional bisa berjalan lebih sehat dan berkelanjutan.
Ia mendorong perbaikan kebijakan dimulai dari penyaluran subsidi Penerima Bantuan Iuran yang lebih akurat, perbaikan kualitas data, serta pemilihan program yang benar benar efektif dan berdampak jangka panjang.
“Mari kita transform BPJS Kesehatan ini lebih maju lagi di tahun-tahun ini. Enggak ada defisit-defisit lagi kebanyakan tantangan kita dan mulai yang pertama, politik anggaran kita benahi. Kebijakan anggaran yang tepat, mulai dari PBI dengan subsidi dan data yang akurat. Lalu dimulai dengan pilihan-pilihan program yang tepat, diikuti dengan partisipasi, keterlibatan,” ujar Muhaimin Iskandar.
Ia juga menegaskan bahwa BPJS Kesehatan dibangun dengan semangat gotong royong nasional yang berlandaskan konstitusi. Prinsip ini sejalan dengan amanat UUD 1945 yang menekankan sistem ekonomi dan jaminan sosial untuk seluruh rakyat.
Semangat kebersamaan itu, menurutnya, harus terus diperkuat lewat keterlibatan semua pihak dan rasa memiliki dari masyarakat terhadap sistem jaminan kesehatan nasional.
Dalam proses transformasi ke depan, Muhaimin menyoroti pembaruan data sebagai agenda paling mendesak. Ia menilai keterbukaan dan integrasi data antar lembaga menjadi fondasi penting agar kebijakan yang diambil benar benar berbasis fakta serta mampu memperbaiki komunikasi publik.
Sumber: ANTARA
