PBB: Lebih dari 1.530 Orang Tewas di Lebanon Sejak Konflik Pecah

waktu baca 2 menit

Markas PBB (KABARIN) - Sedikitnya 1.530 orang tewas di Lebanon sejak konflik terbaru pecah pada 2 Maret lalu, kata seorang pejabat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Rabu (8/4).

Para korban termasuk 130 anak yang tewas dan 461 anak yang menderita luka-luka, kata Imran Riza, wakil koordinator khusus PBB sekaligus koordinator kemanusiaan untuk Lebanon, mengutip Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon.

"Ini tragedi sipil yang sangat besar," katanya kepada wartawan di kantor pusat PBB melalui tautan video.

Mengenai pengungsi, Riza mengatakan kondisinya telah mencapai "skala yang belum pernah terjadi sebelumnya", dengan lebih dari 1,1 juta orang, atau hampir 20 persen dari populasi Lebanon, kini mengungsi.

Menurutnya, saat ini, ada 138.000 orang yang berlindung di 678 lokasi penampungan kolektif, dan sebagian besar pengungsi, atau lebih dari 800.000 orang, tersebar di berbagai komunitas penampung (host community) atau lingkungan informal, seringkali memiliki akses ke layanan dasar yang sangat terbatas. "Komunitas penampung kini mengalami tekanan yang sangat besar," imbuhnya.

Riza menyebut infrastruktur penting dan layanan publik di Lebanon kini semakin terbebani.

Terdapat lebih dari 106 insiden yang dilaporkan berdampak pada sistem kesehatan, mengakibatkan 57 kematian dan 158 luka-luka di kalangan tenaga kesehatan. Sedikitnya 51 pusat layanan kesehatan dan enam rumah sakit terpaksa ditutup, sementara banyak lainnya mengalami kerusakan, ujarnya.

"Eskalasi ini harus dihentikan," kata Riza, seraya mendesak pihak-pihak yang berkonflik untuk menghormati hukum humaniter internasional dan melindungi warga sipil, infrastruktur sipil, serta personel kemanusiaan dan medis setiap saat.

Mengenai permohonan dana darurat tiga bulan sebesar 308,3 juta dolar AS (1 dolar AS setara Rp17.009) bagi para korban serangan Israel di Lebanon selatan yang diluncurkan pada pertengahan Maret lalu, Riza mengatakan "lebih banyak lagi" yang dibutuhkan.

"Dari 308 juta dolar AS itu, baru terpenuhi sekitar sepertiganya hingga saat ini, jadi, kami sangat khawatir dengan hal tersebut," imbuhnya.

Sumber: Xinhua

Bagikan

Mungkin Kamu Suka