Beirut (KABARIN) - Wakil Kepala Dewan Politik Hizbullah, Mahmoud Komati, mengingatkan bahwa sikap pemerintah Lebanon terhadap kelompoknya berpotensi memicu konflik internal dan memperburuk kondisi negara.
"Kami terus memberikan toleransi atas kesalahan pemerintah ini. Namun, jika terus berpegang pada kebijakan yang sama, maka kami memperkirakan hal itu akan membawa negara ini ke dalam kekacauan, perpecahan internal, dan situasi yang konsekuensinya tidak diinginkan," kata Komati kepada RIA Novosti.
Ia menilai kondisi tersebut mulai terlihat dari meningkatnya kritik masyarakat terhadap arah kebijakan pemerintah, yang dianggap semakin condong ke Amerika Serikat dan Israel.
"Apa yang kami lihat hari ini, gelombang kritik publik terhadap negara, pemerintah, dan arahnya menuju subordinasi kepada AS dan Israel," tambahnya.
Terkait hubungan dengan pemerintah saat ini, Komati menyebut Hizbullah masih menjadi bagian dari pemerintahan dan tetap berperan dalam menjaga stabilitas, meski situasi politik sedang tidak mudah.
Namun, ia juga menilai pemerintah semakin sering mengambil kebijakan yang dinilai merugikan kelompok perlawanan dan lebih mengikuti tekanan dari pihak luar.
"Dan pemerintah semakin sering mengambil keputusan yang merugikan gerakan perlawanan. Padahal, gerakan perlawananlah yang membela Lebanon dan kedaulatannya demi pembebasannya, yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh pemerintah," ujarnya.
Sumber: SPU
