Jakarta (KABARIN) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti maraknya kepala daerah yang terjaring operasi tangkap tangan atau OTT kasus korupsi. Menurutnya, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah sistem rekrutmen kepala daerah yang selama ini digunakan di Indonesia.
Ia menjelaskan bahwa kepala daerah dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat. Namun, menurut Tito, mekanisme ini masih menyisakan persoalan sistemik dalam menghasilkan pemimpin yang benar benar berkualitas.
“Mungkin ada hubungannya dengan kaitan dengan mekanisme rekrutmen pilkada langsung yang ternyata tidak menjamin ada pemimpin yang menghasilkan pemimpin yang bagus? Ada pemimpin yang bagus, ada juga yang begini (terkena OTT),” kata Tito usai rapat bersama DPR di kompleks parlemen Jakarta, Senin.
Tito menilai sistem pilkada langsung memang punya sisi positif karena memberi ruang bagi demokrasi. Namun di sisi lain, ada dampak negatif yang juga tidak bisa diabaikan, termasuk tingginya biaya politik yang dinilai bisa memengaruhi kualitas calon terpilih.
Ia menambahkan bahwa mahalnya proses politik tidak selalu sejalan dengan terpilihnya pemimpin yang berintegritas tinggi. Kondisi ini, menurutnya, berkaitan juga dengan faktor kesejahteraan, moral, hingga integritas para kepala daerah.
Meski kasus terbaru menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo dalam perkara dugaan pemerasan terhadap pejabat, Tito menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dilihat secara kasus per kasus saja.
Menurutnya, tren kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi yang berulang dalam waktu berdekatan menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem.
“Ada problema dasar. Mungkin salah satunya adalah salah mekanisme rekrutmen yang selama ini di yang digunakan mereka semua kan adalah hasil dari pemilihan langsung,” ujarnya.
Sumber: ANTARA
