Jakarta (KABARIN) - Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) menilai bantuan 1.098 sapi kurban Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sebagai bentuk kepedulian sosial negara kepada masyarakat.
Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik DPP IMM Ari Aprian Harahap menyebut penggunaan APBN dalam pengadaan hewan kurban merupakan bagian dari peran negara dalam membantu masyarakat.
Menurutnya, manfaat program tersebut tidak hanya dirasakan langsung oleh penerima, tetapi juga memberi dampak ekonomi yang lebih luas.
"Dampaknya bukan hanya dirasakan penerima bantuan, tetapi juga memberikan efek ekonomi bagi peternak sapi lokal dan para pelaku usaha yang terlibat dalam distribusi serta pengelolaan hewan kurban," ungkapnya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.
Ia juga menegaskan bahwa penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban melalui skema bantuan presiden merupakan kebijakan yang sah, baik dari sisi hukum maupun syariah.
"Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden (Banmaspres) yang memang resmi dalam sistem keuangan Indonesia, jadi jangan terlalu dibesar-besarkan," katanya.
Ari menambahkan bahwa bantuan tersebut bukan berasal dari dana pribadi Presiden Prabowo yang kemudian disalurkan sebagai bantuan personal.
"Jadi, ini bukan uang pribadi Prabowo yang kemudian disebut sebagai bantuan pribadi," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Seluruh hewan kurban tersebut berasal dari peternak lokal dengan bobot mulai dari lebih 800 kilogram hingga 1,3 ton.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan bahwa distribusi sapi kurban tersebut menjangkau 552 daerah, lembaga pendidikan, pondok pesantren, lembaga sosial, hingga tokoh masyarakat dan tokoh agama di seluruh Indonesia.
"Presiden memberikan arahan supaya sapi-sapi yang diberikan untuk menjadi sapi kurban ini juga dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada masyarakat yang membutuhkan di daerah masing-masing," kata Juri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/5).
Sumber: ANTARA
