Jakarta (KABARIN) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta agar penciptaan lapangan kerja menjadi perhatian utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengingat tingkat pengangguran terbuka (TPT) di ibu kota pada 2025 lebih tinggi dari rata-rata nasional.
"Tingkat pengangguran di DKI masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. DKI 6,05 persen, sementara nasional 4,85 persen. Ini menjadi perhatian utama, bagaimana penciptaan lapangan kerja," kata Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Teguh Setyabudi dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2027 di Balai Kota Jakarta, Kamis
Menurut dia, angka TPT Jakarta yang lebih tinggi dari angka nasional itu mengindikasikan laju ekonomi saat ini belum sepenuhnya inklusif dan optimal dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Terkait penurunan angka TPT tersebut, Kemendagri mengusulkan berbagai strategi, antara lain revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, pengembangan dan pemanfaatan Balai Latihan Kerja (BLK), serta peningkatan akses informasi dan bursa kerja.
Dalam kesempatan itu, Teguh turut menyoroti masalah lain di Jakarta, yaitu gini rasio 0,441, yang juga lebih rendah dibandingkan angka nasional, yakni 0,363. Ini mengindikasikan cukup tingginya ketimpangan di Jakarta.
Kendati demikian, dia memandang kondisi tersebut lazim bagi kota-kota besar, termasuk DKI Jakarta.
"Tidak mudah untuk kemudian menurunkan gini rasio, tapi ini menjadi tantangan," ujar Teguh.
Di sisi lain, dia mencermati sejumlah capaian positif Jakarta, antara lain angka kemiskinan yang secara konsisten selalu berada di bawah rata-rata nasional. Pada 2025, capaiannya sebesar 4,28 persen, sementara nasional 8,25 persen.
Kemudian, terkait indeks pembangunan manusia (IPM) yang juga secara konsisten sejak 2021 hingga 2025 menunjukkan peningkatan. Pada 2025, IPM Jakarta mencapai 85,05, sementara nasional 75,90.
"Kami apresiasi dari sisi indeks pembangunan manusia ada di rata-rata nasional 85,05 sementara nasional 75,90. Kemudian, dari laju pertumbuhan ekonomi 5,2, sementara nasional 5,1," ungkap Teguh.
Lebih lanjut, dia mengapresiasi berbagai gerakan yang dijalankan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, antara lain penguatan dan peningkatan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ), sekolah swasta gratis, Pasukan Putih, hingga pembukaan rute Transjabodetabek.
Sumber: ANTARA
