Jakarta (KABARIN) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pemantauan terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG 3 kilogram sebagai langkah antisipatif di tengah ketidakpastian situasi geopolitik global.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan pengawasan tersebut menjadi penting mengingat tingginya kebutuhan energi di ibu kota.
“Dalam kondisi geopolitik yang seperti ini dan juga sampai hari ini belum terselesaikan, berkaitan dengan supply chain dan juga BBM, maka Pemerintah DKI Jakarta secara khusus akan memantau hal yang berkaitan dengan BBM dan juga dengan LPG 3 kilogram,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat.
Ia menyebutkan, langkah tersebut dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan apabila muncul gangguan pasokan energi.
Selain pengawasan, Pemprov DKI juga mulai mendorong pengembangan energi terbarukan sebagai upaya jangka panjang.
“Jangan sampai kemudian kita tergopoh-gopoh ketika persoalannya terjadi di kemudian hari. Untuk itu, optimalisasi penggunaan energi terbarukan mulai kita kembangkan di Jakarta,” ujarnya.
Sebelumnya, Pramono juga telah mengingatkan jajarannya, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), untuk bersiap menghadapi kemungkinan krisis akibat konflik global.
“Saya menyampaikan kepada jajaran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk kita selalu berpikir tentang krisis. Sehingga kalau ada kekurangan, misalnya produk-produk tertentu, kita harus mempersiapkan untuk itu,” tuturnya.
Di sisi lain, ia berharap konflik yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat tidak berlangsung lama. Namun, ia mengakui dampaknya berpotensi dirasakan di Jakarta, terutama pada sektor distribusi barang dan jasa.
Menurutnya, jalur distribusi global yang melintasi Selat Hormuz memiliki peran vital dalam perdagangan minyak dan komoditas dunia.
“Karena pertama, supply chain-nya ini kan melalui Selat Hormuz, yang di situ hampir 30 persen lebih minyak dunia itu selalu melewati selat ini, termasuk juga barang-barang yang lain. Maka kalau kemudian ini ditutup, pasti dampak supply chain-nya menjadi semakin panjang, ongkos perjalanan untuk barang tersebut menjadi lebih mahal, dan dampaknya kepada harga pasti akan terdampak,” terang Pramono.
Sebagai langkah antisipasi, Pemprov DKI juga mengerahkan seluruh BUMD untuk bersama-sama menghadapi potensi dampak tersebut.
Sumber: ANTARA
