Jakarta (KABARIN) - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan larangan adanya intervensi politik dalam proses perombakan maupun pemilihan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta.
Ia menekankan bahwa langkah tersebut bertujuan agar posisi strategis di BUMD diisi oleh orang-orang yang kompeten dan profesional.
“Sebagai Gubernur, saya percaya betul dengan proses yang dijalankan sekarang ini. Bahkan, ketika melakukan perombakan direksi, komisaris, dan sebagainya, saya cuma minta satu hal, jangan ada intervensi politik, jangan ada titipan. Kalau ada keputusan pun yang memutuskan Gubernur, supaya dipilih orang-orang yang terbaik,” tegas Pramono di Jakarta Utara, Jumat (17/4).
Pramono mengakui bahwa BUMD DKI masih memiliki sejumlah kekurangan, namun beberapa di antaranya seperti Bank Jakarta, PAM Jaya, Jakpro, dan Dharma Jaya dinilai menunjukkan peningkatan kinerja.
“Maka, kata kuncinya adalah saya memberikan kesempatan, dan saya percaya dengan saudara-saudara untuk mengelola perusahaan ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengatasnamakan dirinya untuk kepentingan tertentu di lingkungan BUMD.
“Kalau ada orang yang mengatasnamakan saya, harus ngomong langsung dengan saya. Saya sudah pengin betul membangun BUMD-BUMD ini menjadi lebih baik supaya tidak kebebanan dengan hal-hal yang tidak produktif,” ucapnya.
Lebih lanjut, Pramono meminta agar BUMD DKI memperkuat budaya kerja yang lebih terbuka, profesional, dan memiliki komunikasi yang baik.
Ia menegaskan kesiapannya untuk selalu mendengarkan dan membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi BUMD demi perbaikan kinerja ke depan.
Sumber: ANTARA
