Kabupaten Bekasi (KABARIN) - Anggota Komisi IX DPR RI Obon Tabroni menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat ketidaksinkronan antara pemerintah daerah (pemda) dan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
"Karena ternyata tadi, ada informasi belum klop antara pemerintahan daerah dengan BGN. Ya, selesai pertemuan ini, mereka sudah dapat SK, silakan tindak lanjutnya," katanya di sela Festival Aspirasi bertajuk “Dari Dapur ke Masa Depan” di Bekasi, Senin.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah dapur bahkan harus ditutup lantaran belum memenuhi standar yang ditetapkan, baik dari sisi pengelolaan limbah maupun manajemen operasional. “Ini yang kita fasilitasi agar ada solusi bersama,” ujarnya.
Obon menilai tema “Dari Dapur ke Masa Depan” memiliki makna penting karena persoalan dapur tidak hanya berkaitan dengan kondisi saat ini, tetapi juga berdampak pada kualitas generasi mendatang.
"Pertama, ya kalau bicara secara umum hari ini angka stunting di Indonesia masih tinggi. Yang kedua, rata-rata IQ orang Indonesia juga kan dibanding negara lain jauh banget. Jadi, masalah dapur bukan masalah hari ini, tapi masalah masa depan bangsa ke depan," katanya.
Ia menekankan perlunya pembenahan dapur dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih berkualitas dan sesuai standar.
Berdasarkan data BGN, sekitar 300 dapur di Jawa Barat telah ditutup karena tidak memenuhi ketentuan.
"Kita dengar dari BGN ada perbaikan-perbaikan, makanya keren di Jawa Barat ada 300 dapur yang ditutup karena tidak sesuai dengan aturan dari dapur tersebut," ujarnya.
Pria asal Kabupaten Bekasi itu juga menyebut berbagai persoalan yang muncul umumnya berkaitan dengan pengelolaan limbah serta tata kelola dapur yang belum optimal.
"Hal-hal seperti pengolahan limbah dan manajemen dapur ini harus terus diperbaiki. Laporan dari masyarakat juga harus ditindaklanjuti," katanya.
Obon menambahkan bahwa sejumlah persoalan sebenarnya sudah banyak diterima oleh pemerintah daerah, namun dibutuhkan langkah konkret serta koordinasi yang lebih kuat antar pihak. Ia juga menilai evaluasi berkala perlu dilakukan agar program berjalan lebih efektif.
"Ya intinya hari ini banyak saya yakin masalah masuk ke pemda. Tapi Pemda mau ngapain? Nah hari ini ada dari BGN, silakan nanti ke depannya. Saya tawarkan apa rapat, tiap dua bulan atau tiga bulan sekali evaluasi," ucap dia.
Apresiasi Bekasi
Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Bekasi atas komitmennya dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pelaksanaan MBG.
Ia menilai Pemkab Bekasi telah menunjukkan keseriusan dalam mengimplementasikan program nasional tersebut di tingkat daerah.
Menurutnya, salah satu indikator keberhasilan terlihat dari tidak adanya kasus keracunan makanan selama pelaksanaan MBG di wilayah tersebut.
"Ini hasil dari sistem pengawasan serta koordinasi solid antar pihak terkait. Fakta tidak terdapat kasus keracunan menunjukkan sistem pengawasan yang diterapkan sudah berjalan dengan sangat baik, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat," katanya.
Aher berharap capaian ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap dapur-dapur SPPG di Kabupaten Bekasi.
"Ke depan, pengawasan harus terus diperkuat dan dilakukan secara konsisten, sehingga seluruh dapur SPPG dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan dan mampu menjamin kualitas serta keamanan makanan bagi masyarakat," katanya.
Sumber: ANTARA
