Jakarta (KABARIN) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengingatkan umat Islam agar tidak menunaikan ibadah haji melalui jalur nonprosedural, termasuk menggunakan visa selain visa haji yang resmi ditetapkan pemerintah Arab Saudi.
“Saya mengimbau juga sebagai pemerintah kepada umat Islam, khususnya yang berniat untuk menunaikan ibadah haji, ikuti saja ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh pemerintah,” kata dia saat ditemui di Jakarta, Rabu.
Yusril menegaskan, pemerintah telah menyiapkan aturan dan mekanisme resmi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurutnya, keberangkatan di luar prosedur justru berisiko merugikan jemaah sendiri ketika berada di Arab Saudi.
“Jangan menggunakan paspor biasa terus pergi ke negara lain, kemudian berangkat ke Arab Saudi. Kadang-kadang begitu di Saudi pun ada masalah karena kalau paspor Indonesia, dia itu akan menggunakan visa khusus, namanya visa haji,” ucapnya.
Ia menjelaskan, salah satu pola haji nonprosedural yang kerap terjadi adalah keberangkatan melalui negara lain yang memberikan fasilitas bebas visa, sebelum akhirnya masuk ke Arab Saudi tanpa izin resmi, yang berpotensi membuat jemaah terlantar.
Yusril juga menekankan bahwa tata kelola haji berbeda dengan umrah. Menurutnya, haji sepenuhnya berada di bawah pengaturan pemerintah, sedangkan umrah dapat dilaksanakan melalui penyelenggara swasta.
“Sepanjang pelaksanaan haji itu dilakukan menurut ketentuan-ketentuan resmi dari pemerintah dan penyelenggaranya adalah kementerian urusan haji sekarang ini, maka pemerintah bertanggung jawab terhadap jamaah hajinya,” ujarnya.
Sebelumnya, aparat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta telah mencegah keberangkatan sejumlah warga negara Indonesia yang diduga akan berhaji tanpa prosedur resmi.
Dari hasil pemeriksaan, sebagian di antaranya mengaku menggunakan visa kerja, namun tujuan sebenarnya adalah untuk menunaikan ibadah haji secara tidak resmi.
Sumber: ANTARA
