Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan
Jakarta (KABARIN) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pembangunan jaringan perkeretaapian menjadi langkah strategis untuk mengatasi persoalan kendaraan over dimension over loading (ODOL) di jalan nasional.
“Pengembangan jaringan perkeretaapian untuk menurunkan biaya logistik sekaligus mengurangi beban jalan raya, termasuk kendaraan ODOL yang sedang ditertibkan,” kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan, pengembangan sektor perkeretaapian tidak hanya bertujuan menekan biaya distribusi logistik, tetapi juga mengurangi kepadatan lalu lintas yang selama ini didominasi kendaraan berat dengan muatan berlebih.
Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan infrastruktur sebagai salah satu pilar utama.
AHY menuturkan pemerintah tengah mendorong pengembangan jaringan kereta api nasional yang terintegrasi untuk melayani mobilitas penumpang sekaligus distribusi barang.
Pengembangan jaringan lintas pulau seperti Trans Sumatera, Trans Kalimantan, dan Trans Sulawesi juga menjadi fokus guna memperkuat konektivitas antardaerah serta meningkatkan efisiensi logistik.
“Ini menjadi mandat Presiden untuk mempercepat pengembangan jaringan kereta lintas pulau,” ujarnya.
Ia menilai kehadiran kereta api tidak hanya mendukung mobilitas masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas daerah melalui penurunan biaya logistik yang selama ini menjadi tantangan utama.
Selain itu, moda transportasi kereta api dinilai lebih ramah lingkungan karena memiliki kontribusi emisi karbon yang jauh lebih kecil dibandingkan transportasi darat lainnya. AHY menyebut transportasi darat menyumbang sekitar 89 persen emisi, sementara kereta api kurang dari satu persen.
AHY juga menyoroti ketimpangan investasi antara pembangunan jalan dan rel kereta. Pada 2023, anggaran pembangunan jalan mencapai sekitar Rp86 triliun, sedangkan rel kereta hanya sekitar Rp6 triliun.
Menurut dia, kondisi tersebut perlu diperbaiki mengingat panjang jaringan rel nasional saat ini masih terbatas, sekitar 12.000 kilometer, dengan mayoritas berada di Pulau Jawa.
Sementara itu, jaringan di Sumatera belum sepenuhnya terhubung, Kalimantan belum memiliki jalur kereta, dan Sulawesi masih dalam tahap pengembangan terbatas.
Ia menekankan pentingnya pembangunan jaringan kereta di wilayah berbasis sumber daya alam guna meningkatkan efisiensi distribusi komoditas.
Pemerintah menargetkan pengembangan dan reaktivasi jaringan rel hingga sekitar 14.000 kilometer secara bertahap menuju visi Indonesia 2045, dengan kebutuhan investasi diperkirakan mencapai Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun.
Pendanaan proyek tersebut akan bersumber dari berbagai skema, termasuk APBN, APBD, kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), serta investasi swasta dan luar negeri.
Sumber: ANTARA
