Jakarta (KABARIN) - Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama para purnawirawan TNI membahas Letter of Intent (LOI) terkait izin lintas udara yang diajukan Amerika Serikat dalam pertemuan di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan RI Rico Ricardo Sirait menjelaskan para purnawirawan, yang mayoritas merupakan mantan Panglima TNI dan kepala staf, memberikan berbagai analisis serta masukan berdasarkan pertimbangan kepentingan pertahanan negara.
“Purnawirawan tentunya punya pertimbangan, punya analisa yang sangat baik, sehingga nanti mungkin akan juga dibahas dengan kementerian dan instansi terkait, dengan DPR, terkait dengan Letter of Intent tersebut,” kata Rico dalam jumpa pers.
Ia menambahkan, seluruh saran, kritik, dan analisis tersebut akan menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan langkah strategis ke depan, termasuk dalam pengembangan kebijakan pertahanan nasional.
Meski demikian, Rico tidak merinci isi analisis yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Sebelumnya, Kemenhan juga merespons beredarnya informasi mengenai draf perjanjian yang menyebutkan adanya kebebasan lintas udara bagi Amerika Serikat di wilayah Indonesia. Rico menegaskan bahwa setiap rencana kerja sama pertahanan dengan negara lain harus melalui perhitungan matang dan mengedepankan kepentingan nasional.
Menurut dia, pemerintah memiliki kewenangan penuh untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional, sesuai dengan hukum yang berlaku.
“Setiap kemungkinan pengaturan tetap menjamin kewenangan penuh Indonesia untuk menyetujui atau menolak setiap aktivitas di ruang udara nasional,” ujarnya.
Rico juga menegaskan bahwa dokumen yang beredar saat ini belum bersifat final dan belum memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat dijadikan dasar kebijakan resmi pemerintah.
“Dokumen tersebut bukan merupakan perjanjian final, belum memiliki kekuatan hukum mengikat, serta belum dapat dijadikan dasar kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia,” jelasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Dalam draf yang beredar, disebutkan salah satu poin terkait pemberian izin lintas udara bagi pesawat Amerika Serikat untuk keperluan operasi darurat, penanggulangan krisis, serta latihan bersama yang disepakati.
Sumber: ANTARA
