Ketika masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, biaya sosial akibat kemacetan, pemborosan BBM, waktu tempuh yang tidak produktif, hingga polusi udara dapat ditekan secara signifikan.
Kabupaten Bogor (KABARIN) - Kabupaten Bogor bukan sekadar wilayah penyangga Jakarta. Dengan jumlah penduduk lebih dari 6 juta jiwa dan mobilitas harian yang sangat tinggi, daerah ini menjadi salah satu episentrum pergerakan manusia terbesar di Indonesia.
Setiap pagi, ribuan warga berangkat menuju Jakarta dan kota-kota penyangga lain untuk bekerja, sekolah, hingga menjalankan aktivitas ekonomi. Sebaliknya, sore hari arus kendaraan kembali menumpuk menuju Bogor. Pola ini menciptakan tekanan besar terhadap jalan nasional, konsumsi bahan bakar, hingga kualitas lingkungan.
Selama bertahun-tahun, solusi transportasi di Kabupaten Bogor lebih banyak bertumpu pada pelebaran jalan, penataan simpang, hingga rekayasa lalu lintas. Namun pertumbuhan kendaraan pribadi yang jauh lebih cepat membuat persoalan kemacetan terus berulang.
Bupati Bogor Rudy Susmanto melihat bahwa persoalan itu tidak cukup diselesaikan hanya dengan menambah ruang jalan. Kabupaten Bogor membutuhkan sistem transportasi massal yang modern, terintegrasi, dan mampu mengurangi kebergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi.
Gagasan itu mulai diwujudkan melalui peluncuran KaBogor Bus Listrik, layanan transportasi massal berbasis listrik yang saat ini tengah diuji coba di koridor Bojonggede–Sentul.
Sebanyak empat armada bus listrik mulai beroperasi dan digratiskan bagi masyarakat selama tiga bulan. Peluncurannya bertepatan dengan kegiatan Car Free Day di Jalan Tegar Beriman, Cibinong, sebagai simbol dimulainya arah baru transportasi ramah lingkungan di Kabupaten Bogor.
Koridor Bojonggede dipilih bukan tanpa alasan. Stasiun Bojonggede setiap hari melayani sekitar 50 ribu penumpang KRL yang menjadi salah satu titik mobilitas terbesar di wilayah Bogor.
Selama ini, ribuan penumpang yang turun dari kereta masih bergantung pada kendaraan pribadi, ojek, atau angkutan tidak terintegrasi untuk melanjutkan perjalanan ke Cibinong, Sentul, maupun kawasan pusat ekonomi lainnya.
KaBogor Bus diharapkan menjadi jawaban atas persoalan itu. Dengan rute yang menghubungkan Bojonggede hingga Sentul City, termasuk titik pemberhentian di kawasan AEON dan halte terintegrasi dengan layanan TransJakarta di Sentul, masyarakat memiliki alternatif perjalanan yang lebih efisien.
Tujuannya sederhana tetapi strategis: warga yang turun dari stasiun tidak perlu lagi membawa kendaraan pribadi untuk melanjutkan perjalanan. Ketika pilihan transportasi publik tersedia dengan nyaman dan terjadwal, beban jalan perlahan dapat berkurang.
Lebih dari itu, jika sistem ini berjalan permanen melalui skema Buy The Service (BTS), Kabupaten Bogor berpotensi menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang menghadirkan angkutan umum massal berbasis bus listrik dengan skema tersebut.
Bukan sekadar proyek transportasi, tetapi sebuah lompatan kebijakan yang dapat menjadi model nasional bagi daerah penyangga metropolitan lain.
Buy The Service
Menghadirkan transportasi massal modern tentu membutuhkan biaya besar. Namun Pemerintah Kabupaten Bogor memilih pendekatan yang dinilai lebih realistis dan efisien melalui skema Buy The Service atau BTS.
Dalam skema ini, pemerintah tidak membeli armada bus secara langsung. Pemerintah cukup membayar layanan operasional kepada operator berdasarkan jarak tempuh dan kualitas pelayanan.
Model ini membuat daerah tidak perlu mengeluarkan belanja modal besar untuk pengadaan bus, tidak perlu menanggung biaya pengemudi, serta tidak dibebani pemeliharaan armada secara langsung.
Bagi daerah dengan kebutuhan anggaran yang harus dibagi ke banyak sektor prioritas, BTS menjadi pilihan yang lebih rasional.
Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor memperkirakan kebutuhan anggaran sekitar Rp12 miliar per tahun untuk trayek Bojonggede–Sentul.
Perhitungan tersebut berasal dari biaya operasional bus listrik yang diperkirakan berada pada kisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilometer. Dengan panjang trayek sekitar 50 kilometer dan asumsi satu armada menempuh enam rit per hari, total jarak tempuh mencapai sekitar 300 kilometer setiap hari.
Untuk melayani koridor tersebut secara optimal, dibutuhkan sekitar sembilan unit bus. Dari hitungan itulah proyeksi kebutuhan subsidi tahunan mencapai sekitar Rp12 miliar.
Angka tersebut memang terlihat besar, tetapi dalam perspektif ekonomi daerah, subsidi transportasi publik sesungguhnya adalah investasi jangka panjang.
Ketika masyarakat mulai beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal, biaya sosial akibat kemacetan, pemborosan BBM, waktu tempuh yang tidak produktif, hingga polusi udara dapat ditekan secara signifikan.
Transportasi publik yang baik juga berdampak langsung pada ekonomi rumah tangga. Pengeluaran harian warga untuk bensin, parkir, dan biaya perjalanan bisa berkurang. Waktu tempuh yang lebih pasti juga meningkatkan produktivitas kerja.
Jika ke depan layanan berbayar mulai diterapkan, sebagian biaya operasional bahkan dapat tertutupi dari pendapatan layanan.
Dishub memperkirakan satu bus berpotensi menghasilkan sekitar Rp100 juta per bulan. Jika dikalikan sembilan armada, potensi pendapatan tahunan dapat mencapai sekitar Rp9 miliar.
Artinya, beban subsidi pemerintah dapat berkurang secara signifikan, sementara masyarakat tetap mendapatkan layanan transportasi yang layak.
Di titik inilah bus listrik tidak lagi dilihat sebagai pengeluaran semata, tetapi sebagai instrumen ekonomi yang menciptakan efisiensi sistemik.
Hemat energi
Ambisi menghadirkan bus listrik tidak berdiri sendiri. Pemerintah Kabupaten Bogor juga mulai membangun budaya efisiensi energi dari dalam birokrasi melalui kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat bagi aparatur sipil negara.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 000.8.3/578-ORG tertanggal 27 Maret 2026 dan mulai diberlakukan setelah libur Idul Fitri.
WFH diterapkan sebagai respons terhadap kebutuhan penghematan energi di tengah situasi global yang menuntut efisiensi bahan bakar dan konsumsi listrik.
Namun substansi kebijakan ini jauh lebih besar dari sekadar bekerja dari rumah.
Pemkab Bogor juga mendorong perubahan pola mobilitas ASN. Pada hari Senin, Selasa, dan Kamis, ASN dianjurkan menggunakan kendaraan dinas secara bersama atau carpooling.
Sementara pada hari Rabu, ASN didorong menggunakan transportasi publik, sepeda motor, sepeda, atau berjalan kaki.
Artinya, pemerintah tidak hanya meminta masyarakat beralih ke pola mobilitas baru, tetapi juga memulai perubahan itu dari internal birokrasi.
Bus listrik menjadi solusi fisik di lapangan, sementara WFH dan pengaturan transportasi ASN menjadi perubahan budaya dari dalam pemerintahan.
Keduanya saling terhubung dalam satu benang merah besar: efisiensi energi, penghematan bahan bakar, dan pembangunan hijau.
Langkah ini sejalan dengan agenda nasional untuk menekan konsumsi BBM dan mempercepat transisi energi menuju kendaraan yang lebih ramah lingkungan.
Kabupaten Bogor, sebagai wilayah penyangga Jakarta dengan tingkat mobilitas sangat tinggi, memiliki posisi strategis untuk menjadi laboratorium kebijakan transportasi masa depan.
Ke depan, Pemkab Bogor juga mulai mengkaji pengembangan angkutan wisata berbasis listrik, termasuk bus tingkat terbuka yang direncanakan melayani rute Cibinong hingga kawasan Puncak.
Jika terealisasi, ini bukan hanya soal transportasi, tetapi juga strategi ekonomi pariwisata baru yang dapat membuka sumber pertumbuhan tambahan.
Pada akhirnya, masa depan sebuah daerah tidak hanya ditentukan oleh seberapa lebar jalannya, tetapi oleh seberapa cerdas cara warganya bergerak.
Sumber: ANTARA
