Teheran (KABARIN) - Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi pada Senin (27/4) menyampaikan bahwa staf umum angkatan bersenjata Iran akan menjadi otoritas utama yang menangani kebijakan di Selat Hormuz dalam rancangan regulasi baru yang sedang dibahas di parlemen.
Azizi menjelaskan hal tersebut dalam wawancara dengan stasiun televisi pemerintah IRIB TV, ketika memaparkan isi rancangan akhir berjudul “Rencana Aksi Strategis untuk Menjamin Keamanan dan Kemajuan di Selat Hormuz dan Teluk” yang akan diajukan untuk voting legislatif.
Menurutnya, rancangan tersebut terdiri dari sekitar 11 pasal yang bertujuan memperketat pengawasan lalu lintas kapal di kawasan strategis itu, termasuk larangan bagi kapal yang berafiliasi dengan Israel untuk melintas.
“Berdasarkan rencana tersebut, diperkirakan bahwa hasil keuangan yang diperoleh dari Selat Hormuz akan berupa mata uang Iran, yaitu rial,” kata Azizi.
Ia juga menyebut negara atau pihak yang dianggap merugikan Iran dalam beberapa tahun terakhir dapat diminta membayar kompensasi, termasuk yang membekukan aset Iran atau melakukan tindakan yang dianggap bermusuhan.
Azizi menegaskan angkatan bersenjata Iran telah mengelola pengawasan di Selat Hormuz sesuai instruksi dari struktur kekuasaan tertinggi di negara tersebut.
Sementara itu, anggota komite parlemen Alaeddin Boroujerdi mengatakan rancangan tersebut akan segera disahkan setelah parlemen kembali bersidang, dan kemudian diteruskan ke pemerintah untuk diberlakukan.
Boroujerdi juga menyebut Bank Sentral Iran telah membuka beberapa rekening khusus dalam berbagai mata uang untuk menampung pendapatan dari aktivitas di Selat Hormuz yang dikelola oleh Korps Garda Revolusi Islam Islamic Revolutionary Guard Corps.
Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya Iran memperkuat kontrol atas Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan tersebut.
Sumber: Xinhua
