Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto minta semua aparat hukum memperluas operasi untuk menertibkan tambang ilegal di Indonesia demi menjaga aset negara bernilai triliunan rupiah. Arahan itu disampaikannya saat wawancara di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, di sela penyerahan barang rampasan tambang ilegal ke PT Timah Tbk.
Prabowo menyebut barang rampasan itu termasuk enam unit smelter PT Tinindo Internusa senilai Rp6–7 triliun, bagian dari aset yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah dengan kerugian negara diperkirakan Rp300 triliun. Pabrik pemurnian lain yang ikut disita antara lain PT Stanindo Inti Perkasa, PT Venus Inti Perkasa, PT Sariwiguna Bina Sentosa, dan PT Tefind Bangka Tin.
Presiden menekankan keberhasilan ini merupakan prestasi bersama aparat penegak hukum dan pertahanan negara, sekaligus menegaskan operasi serupa akan terus dilanjutkan di daerah lain untuk memastikan kekayaan sumber daya alam dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ia menegaskan pemerintah serius memberantas penyelundupan dan praktik pertambangan ilegal.
Sebelumnya, pada awal September, Prabowo sudah memerintahkan TNI, Polri, dan Bea Cukai menutup jalur penyelundupan timah di Bangka Belitung. Presiden menyebut hampir 80 persen timah diselundupkan setiap tahun lewat kapal hingga sampan. Ia memperkirakan upaya penertiban yang diperluas ini bisa menyelamatkan negara hingga Rp22 triliun hingga akhir tahun.
