Jakarta (KABARIN) - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa diukur berdasarkan jumlah atau target tertentu karena sangat bergantung pada kebutuhan diplomasi dan perkembangan situasi global yang terus berubah.
Saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, Dasco mengatakan kebijakan hubungan luar negeri pemerintah dijalankan berdasarkan strategi yang bersifat dinamis sehingga tidak dapat dibatasi oleh ketentuan jumlah kunjungan dalam periode tertentu.
"Mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali-harus sekian kali. Karena itu dinamis," kata Dasco.
Menurutnya, kondisi geopolitik dunia saat ini memiliki dampak besar terhadap berbagai sektor di dalam negeri. Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan langkah diplomasi dan hubungan internasional sesuai perkembangan yang terjadi di tingkat global.
Ia menjelaskan pemerintah memiliki pertimbangan dan strategi tersendiri dalam membangun komunikasi serta kerja sama dengan negara-negara lain demi menjaga kepentingan nasional.
Meski demikian, Dasco mengakui bahwa kritik maupun masukan terkait substansi kebijakan luar negeri tetap perlu diperhatikan. Menurutnya, berbagai saran yang bersifat konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan diplomasi internasional.
Namun, ia menilai perdebatan mengenai seberapa sering Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri bukanlah isu yang paling penting. Dasco menegaskan bahwa sebagian besar perjalanan luar negeri Presiden dilakukan secara singkat dan sesuai kebutuhan.
"Pembatasan-pembatasan, apalagi yang berkaitan dengan jumlah, waktu kunjungan, saya pikir itu tidak substantif," katanya.
Dasco juga menjelaskan bahwa dalam beberapa situasi tertentu, Presiden harus melakukan perjalanan secara mendadak untuk merespons perkembangan internasional yang memerlukan kehadiran langsung kepala negara.
"Bila ada perjalanan dadakan, menurut dia, hal itu dilakukan guna merespons situasi tertentu yang mengharuskan Presiden segera berangkat."
Karena itu, ia mengajak seluruh pihak untuk lebih fokus memberikan masukan yang berkaitan dengan substansi kebijakan dibanding memperdebatkan frekuensi perjalanan luar negeri Presiden.
"Jadi, saya pikir hal-hal seperti itu, marilah kemudian kita memberikan masukan yang substansi dan itu pasti akan diberikan ruang," kata dia.
Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyampaikan sejumlah kritik terkait aktivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo.
Beberapa hal yang menjadi sorotannya antara lain pembiayaan perjalanan dinas luar negeri, jumlah anggota rombongan yang ikut, transparansi agenda kunjungan, intensitas perjalanan ke berbagai negara dalam kurun 1,5 tahun terakhir, hingga usulan agar pertemuan dengan pemimpin negara lain lebih banyak dilakukan melalui forum-forum internasional.
Sumber: ANTARA
