Jakarta (KABARIN) - Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menegaskan bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto mencopot Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan langkah untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut Dudung, kebijakan tersebut bertujuan memastikan program prioritas pemerintah itu berjalan bersih dari praktik korupsi maupun penyimpangan.
"Saya punya keyakinan bahwa Bapak Presiden sudah lama mendengar informasi, mencermati, menganalisa, mengevaluasi berbagai sumber yang masuk ke beliau. Sehingga langkah yang tepat saya yakin ini untuk perbaikan ke depannya sehingga di BGN itu semakin transparan, akuntabel," ujar Dudung dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Kamis.
Ia menambahkan, keputusan Presiden diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG yang menjadi salah satu program strategis dalam peningkatan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di kantor BGN pada Rabu (3/6), sehari setelah pengumuman pencopotan sejumlah pimpinan lembaga tersebut.
Dudung menilai berbagai informasi yang diterima Presiden menjadi dasar penting dalam langkah pembenahan institusi tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat melakukan inspeksi mendadak sekitar sebulan lalu dan menemukan adanya ketimpangan dalam pelaksanaan program, meski sebagian besar berjalan sesuai rencana.
"Presiden inginnya sempurna bahwa semua itu tidak ada terjadi sedikit pun ada yang menyimpang dari program beliau," katanya.
Ke depan, Dudung menegaskan bahwa perbaikan tidak hanya difokuskan pada distribusi makanan, tetapi juga pada sistem manajemen dan tata kelola program secara menyeluruh.
Ia menekankan pentingnya penguatan pengawasan di seluruh rantai pelaksanaan, mulai dari yayasan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), untuk mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan kualitas layanan.
"Kalau saya lebih banyak melihat itu adalah bagaimana manajemennya sebetulnya yang harus diperbaiki," kata Dudung.
Kantor Staf Presiden menyatakan akan terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis secara objektif dan tanpa kompromi demi memastikan target pemenuhan gizi nasional tercapai serta menjaga kepercayaan publik terhadap penggunaan anggaran negara.
Sumber: ANTARA
