Jakarta (KABARIN) - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Brigjen TNI Muhamad Nas menegaskan penempatan perwira TNI di sejumlah jabatan sipil tidak dimaksudkan untuk mengancam masyarakat maupun menghidupkan kembali praktik dwifungsi militer.
"Narasi yang tercipta menyebutkan demokrasi berwatak militer atau dwifungsi ABRI, dwifungsi TNI, dan dianggap sebagai ancaman. Saya sendiri tidak pernah merasa mengancam. Kita TNI tidak pernah mengancam itu," kata Nas saat konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa.
Menurut Nas, keterlibatan TNI di berbagai sektor sipil bertujuan membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bentuk dukungan tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari penegakan hukum, penguatan ekonomi daerah, hingga menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat.
Ia mencontohkan keterlibatan TNI dalam Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Dalam satuan tugas tersebut, TNI berperan mendampingi dan mendukung langkah yang dilakukan Kejaksaan Agung dalam menindak praktik ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.
"TNI mendampingi kejaksaan, bekerja sama. Hasilnya apa? Mengembalikan harta kekayaan negara sekitar Rp371 triliun masuk ke kas negara," kata Nas.
Selain itu, TNI juga terlibat dalam upaya pembangunan ekonomi dan infrastruktur daerah melalui program Batalyon Teritorial Pembangunan (YTP). Menurut dia, prajurit yang bertugas di satuan tersebut didorong memanfaatkan lahan untuk kegiatan pertanian yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Nas juga menjelaskan sejumlah perwira TNI yang menduduki posisi teknis di instansi sipil ditempatkan berdasarkan kompetensi dan relevansi kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan jabatan tersebut.
Di samping faktor kebutuhan organisasi, penempatan anggota TNI di lembaga sipil disebutnya telah memiliki dasar hukum yang jelas serta dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
"Itu ada undang-undangnya, itu ada MoU-nya. Jadi tidak ada yang salah. Selama itu sesuai dengan undang-undang, selama ada dasarnya, kita laksanakan," jelas Nas.
Karena itu, ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa kehadiran TNI di sejumlah sektor sipil ditujukan untuk mendukung kepentingan publik dan membantu pelaksanaan program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat.
Sumber: ANTARA
