Brussel (KABARIN) - Komisi Eropa mengusulkan paket sanksi putaran ke-21 terhadap Rusia yang mencakup perluasan tekanan di berbagai sektor strategis, mulai dari energi, keuangan, kripto, perdagangan, hingga untuk pertama kalinya sektor perikanan.
Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan pada Selasa (9/6) bahwa langkah ini dirancang untuk terus menekan kemampuan ekonomi Rusia di tengah konflik yang masih berlangsung.
Dalam usulan tersebut, Uni Eropa menunda mekanisme penyesuaian otomatis batas harga minyak hingga Januari tahun depan. Kebijakan ini diharapkan menjaga stabilitas pasar minyak global, namun tetap mempertahankan tekanan terhadap pendapatan Rusia.
Komisi Eropa juga menambahkan 30 kapal ke dalam daftar sanksi baru, melengkapi 632 kapal yang telah lebih dulu dikenai pembatasan. Untuk pertama kalinya, kapal yang terlibat dalam layanan pendukung armada bayangan, termasuk aktivitas pengisian bahan bakar di laut, juga masuk dalam target sanksi.
Selain itu, pembatasan akan diberlakukan terhadap pelabuhan, bandara, dan fasilitas pengolahan minyak yang terlibat dalam perdagangan energi Rusia. Penjualan kapal tanker gas alam cair atau LNG ke Rusia juga akan dibatasi lebih ketat.
Di sektor keuangan, Uni Eropa memperluas larangan transaksi terhadap 31 bank Rusia tambahan, serta sejumlah bank, perusahaan kripto, platform perdagangan, dan entitas terkait di negara ketiga yang diduga membantu aktivitas ekonomi Rusia.
Untuk sektor perdagangan, paket ini juga mencakup pembatasan ekspor barang dan teknologi yang digunakan dalam industri militer serta perangkat terkait drone.
Uni Eropa juga mengusulkan larangan impor senilai sekitar 60 juta euro untuk sejumlah komoditas seperti logam tertentu dan suku cadang otomotif guna mengurangi ketergantungan terhadap Rusia.
Langkah baru lainnya adalah penargetan sektor perikanan Rusia, termasuk pembatasan impor ikan tertentu dan larangan total untuk produk seperti ikan kod.
Selain itu, Uni Eropa berencana melarang masuk individu yang pernah bertugas di angkatan bersenjata Rusia sejak awal konflik.
Meski demikian, seluruh usulan ini masih harus mendapat persetujuan dari negara anggota Uni Eropa sebelum dapat diberlakukan secara resmi.
Sumber: Xinhua
