Jakarta (KABARIN) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa keterlibatan TNI dalam sejumlah proyek pembangunan hanya dilakukan pada pekerjaan yang tidak dapat dijangkau atau dikerjakan oleh kementerian terkait.
Ia menegaskan TNI tidak mengambil alih atau memilih proyek secara mandiri, melainkan hanya turun tangan pada proyek yang tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
“Bukan proyek itu diambil duluan baru kita milih, enggak, yang tidak bisa dilakukan baru kita lakukan,” kata Maruli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, saat menjawab pertanyaan terkait keterlibatan TNI dalam berbagai sektor non-militer.
Maruli mencontohkan bahwa proyek di wilayah 3T sering kali memiliki nilai kecil namun menghadapi tantangan besar dari sisi akses dan transportasi, sehingga sulit diminati pihak pelaksana lain.
“Nilai proyek misalnya Rp200 juta, pekerjaannya di Pulau Nias gitu. Mungkin sulit mencari yang mendapatkan proyeknya, ya coba kita bantu,” ujarnya.
Selain itu, Maruli juga menanggapi isu keterlibatan TNI dalam upaya penanganan kejahatan seperti begal. Ia menegaskan bahwa peran TNI sebatas memberikan dukungan keamanan melalui kehadiran di wilayah rawan untuk tujuan pencegahan.
“Begal itu jadi takut karena ada tentara, gitu lho. Bukan ngurus-ngurusin,” katanya.
Sumber: ANTARA
