Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti untuk segera membentuk tim khusus guna meninjau serta mengevaluasi kembali buku-buku pelajaran yang digunakan di sekolah-sekolah saat ini.
Arahan tersebut disampaikan dalam rapat terbatas yang berlangsung lebih dari dua jam di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6). Rapat itu juga dihadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Beliau (Mendikdasmen) diberi tugas (oleh Presiden) untuk sesegera mungkin membentuk tim untuk mempelajari buku ajar atau buku pelajaran bagi seluruh peserta didik kita, yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kita tidak ingin kalah dengan buku-buku pelajaran dari luar,” kata Mensesneg Prasetyo Hadi yang juga Juru Bicara Presiden saat jumpa pers di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (11/6) malam.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menekankan sejumlah isu pendidikan, mulai dari kondisi infrastruktur, program revitalisasi sekolah, hingga peningkatan kesejahteraan guru.
“Saya ingin menggarisbawahi bahwa diskusi hampir dua jam lebih, betul-betul pemerintah dan Bapak Presiden sangat concern terhadap masalah pendidikan baik mengenai infrastrukturnya, kemudian peningkatan (kesejahteraan dan kualitas) gurunya,” ujarnya.
Sementara itu, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menyampaikan berbagai laporan kepada Presiden, termasuk progres revitalisasi sekolah, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru, distribusi papan tulis pintar (IFP), serta rencana sekolah terintegrasi.
Ia menyebutkan bahwa pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan revitalisasi untuk 11.744 satuan pendidikan.
“Sekarang yang revitalisasi tahun 2026 sudah mulai berjalan, sudah 70 persen dari alokasi 11.744 itu, dan sudah mulai dikerjakan, bahkan beberapa di bulan Juli dan Agustus sudah bisa selesai dan sudah bisa diresmikan untuk memulai tahun pelajaran tahun 2026-2027,” katanya.
Ia menambahkan, program tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), karena banyak sekolah yang sebelumnya mengalami kerusakan kini mulai diperbaiki.
“Kami berkunjung ke daerah-daerah, terutama daerah 3T, mereka sangat berterima kasih karena walaupun sebenarnya sesuai dengan undang-undang tanggung jawab pembangunan itu ada pada pemerintah daerah, tetapi karena komitmen Bapak Presiden untuk peningkatan mutu pendidikan, kami revitalisasi sekolah-sekolah itu, baik sekolah negeri maupun swasta, dan itu kami selenggarakan di seluruh Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti.
Sumber: ANTARA
