Jakarta (KABARIN) - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menilai langkah aparat keamanan yang mensterilkan kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dari aksi demonstrasi mahasiswa pada pekan lalu tidak dapat dikategorikan sebagai pembatasan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
“Tidak ada (pembatasan hak), itu namanya pengaturan. ‘Eh, kamu tidak usah demo di Bundaran HI, tapi kamu demo di Lapangan Banteng.’ Sesuai aturan boleh. Pengaturan,” kata Pigai di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Menurut Pigai, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur lokasi penyampaian pendapat di muka umum agar tetap berjalan tertib tanpa mengganggu kepentingan publik lainnya.
“Kalau jalan raya protokol utama tidak boleh, kemudian disediakan akses untuk melakukan penyampaian pendapat di tempat lain. Bisa. Namanya juga pengaturan,” ujarnya.
Ia menambahkan, konsep tersebut sejalan dengan prinsip Siracusa, yakni pedoman internasional yang mengatur pembatasan hak asasi manusia dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta tertahan saat hendak masuk kawasan Bundaran HI karena adanya blokade aparat di Jalan M.H. Thamrin. Massa aksi sebelumnya melakukan long march dari kawasan Semanggi menuju Bundaran HI pada Jumat (12/6), namun tidak dapat melanjutkan perjalanan karena pembatasan akses.
Di lokasi, aparat membentuk barikade untuk menghalau massa agar tidak masuk ke kawasan tersebut.
Sementara itu, Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa keputusan mensterilkan kawasan Bundaran HI didasarkan pada kajian teknis dan analisis dampak sosial. Jalan Sudirman–Thamrin disebut sebagai jalur utama pergerakan lalu lintas yang sangat vital di ibu kota.
Polisi juga menyebut konsentrasi massa di kawasan tersebut berpotensi menyebabkan kemacetan parah hingga berdampak luas ke jalur-jalur lain.
Selain itu, kawasan Bundaran HI dinilai sebagai pusat transportasi, ekonomi, dan perhotelan yang perlu dijaga stabilitas serta keamanannya.
Sumber: ANTARA
