Jakarta (KABARIN) - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PT PLN (Persero) untuk memitigasi dampak pemadaman listrik bergilir yang banyak mengganggu aktivitas masyarakat serta menjelaskan secara transparan ke publik mengenai alasan pemadaman bergilir panjang yang terjadi di Pulau Jawa.
Dia menyampaikan pemadaman listrik bergilir telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir di Pulau Jawa. Menurut dia, durasi yang cukup panjang sering membuat masyarakat resah karena padamnya listrik mengganggu aktivitas sehari-hari hingga berdampak ke persoalan ekonomi.
"Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah daerah di Pulau Jawa karena gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU (pembangkit listrik tenaga uap). Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang terdampak," kata Puan di Jakarta, Senin.
Pada Senin hari ini, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo beserta jajaran hadir ke Istana untuk menjelaskan permasalahan pemadaman itu kepada Presiden Prabowo Subianto. Puan pun mengapresiasi upaya yang dilakukan PLN untuk mengatasi persoalan itu.
Namun, dia mengingatkan bahwa komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman listrik bergilir tidak boleh menghentikan proses evaluasi. Ia juga meminta PLN melakukan mitigasi dampak yang muncul akibat pemadaman listrik bergilir, terutama memitigasi kelompok masyarakat dan sektor yang paling terdampak.
"Akar masalah penyebab gangguan yang berdampak luas bagi masyarakat, harus diketahui secara transparan," kata Puan.
Saat listrik padam, kata Puan, aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi hingga pekerjaan pada sektor-sektor tertentu ikut terhenti.
Di balik padamnya aliran listrik yang cukup lama dan sering, menurut dia, tersimpan persoalan yang lebih besar yakni menyangkut ketahanan infrastruktur energi nasional, perlindungan terhadap pelaku usaha kecil, dan kualitas pelayanan publik yang menjadi hak masyarakat.
"Insiden ini harus menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor energi nasional. Ketahanan energi merupakan pondasi penting bagi investasi, industri, dan pelayanan publik," ucap Puan.
Sumber: ANTARA
