Jakarta (KABARIN) - Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Ario Bimo Nandito Ariotedjo memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji.
"Hari ini undangan saja terkait dengan kasus yang haji," ujar Dito saat tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.
Dito tiba sekitar pukul 09.58 WIB. Ia mengatakan tidak membawa dokumen khusus untuk pemeriksaan tersebut.
"Enggak bawa apa-apa. Ini saja, undangan saja,” katanya.
Saat ditanya awak media mengenai perubahan postur tubuhnya dibandingkan sebelumnya, Dito mengaku rutin berolahraga karena memiliki waktu luang.
"Iya, mumpung lagi enggak sibuk," jawabnya.
KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji Indonesia tahun 2023-2024 pada 9 Agustus 2025.
Pada 9 Januari 2026, KPK menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz, sebagai tersangka.
Sementara itu, pemilik biro penyelenggara haji Maktour, Fuad Hasan Masyhur, tidak ditetapkan sebagai tersangka meski sempat dicegah bepergian ke luar negeri.
Pada 24 Februari 2026, KPK menerima hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut potensi kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai Rp622 miliar.
Yaqut ditahan di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK pada 12 Maret 2026, disusul Ishfah pada 17 Maret 2026.
Status penahanan Yaqut sempat dialihkan menjadi tahanan rumah pada 19 Maret 2026 atas permohonan keluarga, sebelum kembali ditahan di rumah tahanan KPK pada 24 Maret 2026.
Selanjutnya, pada 30 Maret 2026, KPK menetapkan dua tersangka baru, yakni Direktur Operasional Maktour Ismail Adham dan mantan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia Asrul Aziz Taba. Keduanya ditahan pada 8 Juni 2026.
Pada 24 Juni 2026, KPK membantarkan penahanan Yaqut ke Rumah Sakit Polri setelah mengalami gangguan kesehatan pada saluran pencernaan.
Sumber: ANTARA
