Jakarta (KABARIN) - Direktur Eksekutif Center for Energy Security Studies (CESS) Ali Ahmudi Achyak menilai tantangan terbesar dalam implementasi program biodiesel B50 bukan lagi pada proses pencampuran, melainkan menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku hingga distribusinya.
“Ke depan tantangan terbesar bukan lagi pada pencampuran B50, melainkan bagaimana menjamin pasokan biodiesel, memperkuat distribusi, mengatur mekanisme pengadaan, serta menjaga kualitas produk di seluruh rantai pasok,” ujar Ali dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Senin.
Ali menjelaskan, peningkatan campuran biodiesel dari B40 menjadi B50 tidak hanya berarti kenaikan 10 persen secara nominal. Dari sisi volume, tambahan tersebut mampu mengurangi konsumsi solar secara signifikan sehingga berpotensi menekan impor bahan bakar minyak yang masih dibutuhkan Indonesia.
Menurutnya, pengalaman menerapkan program B20, B30, hingga B40 menjadi modal penting untuk menjalankan B50. Berdasarkan hasil pengamatannya di sejumlah terminal BBM dan fasilitas produksi biodiesel, kesiapan infrastruktur pencampuran (blending) dinilai sudah memadai.
Meski demikian, ia menegaskan keberhasilan program B50 tetap bergantung pada keberlanjutan rantai pasok biodiesel. Karena itu, pemerintah diminta memastikan ketersediaan bahan baku pendukung seperti metanol dan bahan kimia lain yang dibutuhkan dalam proses pengolahan minyak sawit menjadi biodiesel.
Ali juga mengingatkan kapasitas produksi pabrik biodiesel nasional saat ini telah mencapai tingkat utilisasi lebih dari 80 persen. Kondisi tersebut dinilai membuat ruang peningkatan produksi semakin terbatas sehingga pembangunan fasilitas baru maupun pengaturan ulang alokasi produksi perlu dipersiapkan sejak dini.
Selain pasokan, ia menilai efisiensi sistem distribusi juga perlu menjadi perhatian agar biaya logistik dapat ditekan tanpa mengorbankan kualitas biodiesel yang diterima masyarakat.
“Jika dapat dikelola dengan baik, maka B50 akan menjadi fondasi penting dalam strategi diversifikasi energi nasional menuju kemandirian energi," ujar Ali.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah akan membangun industri metanol di Jawa Timur dan Kalimantan Timur untuk mendukung kebutuhan program B50.
Menurut Bahlil, peletakan batu pertama pembangunan pabrik metanol di Bojonegoro, Jawa Timur, dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026. Fasilitas tersebut akan menggunakan gas sebagai bahan baku.
Pemerintah juga berencana membangun industri metanol di Kalimantan Timur yang memanfaatkan batu bara sebagai bahan bakunya. Langkah itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan metanol dalam mendukung implementasi program biodiesel B50 di Indonesia.
Sumber: ANTARA
