PBB (KABARIN) - Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB lagi-lagi menghadapi tantangan besar soal pendanaan untuk misi penjagaan perdamaian di berbagai negara. Sekjen PBB Antonio Guterres meminta semua misi yang dibiayai lewat anggaran perdamaian segera mengambil langkah alternatif supaya operasinya tetap berjalan meski dananya menipis.
Seorang pejabat senior PBB menjelaskan kalau tunggakan dana untuk misi perdamaian saat ini sudah tembus lebih dari 2 miliar dolar AS sejak siklus anggaran dimulai pada Juli 2025. Masalahnya, beberapa negara anggota terlambat membayar, hanya membayar sebagian, bahkan ada yang belum membayar sama sekali.
Sebagai langkah darurat, PBB berencana melakukan pemangkasan terukur terhadap staf berseragam, pegawai sipil, dan kegiatan operasional. Fokusnya tetap menjaga fungsi penting dari setiap misi serta memastikan keselamatan para personel di lapangan.
"Kami tidak punya pilihan selain menjalankan rencana ini demi mencegah runtuhnya operasi secara finansial, dan kami sangat menyesal harus melakukan ini, tetapi sekali lagi, kami tidak memiliki opsi lain," ujar pejabat itu.
Masing-masing misi perdamaian nantinya harus memangkas biaya hingga 15 persen dari anggaran mereka dalam waktu sembilan bulan ke depan. Selain itu, sekitar seperempat dari jumlah pasukan dan polisi penjaga perdamaian, termasuk perlengkapannya, juga akan dipulangkan atau dikurangi.
Pejabat tersebut menegaskan bahwa semua negara anggota harus membayar iuran secara penuh dan tepat waktu agar misi perdamaian bisa tetap berjalan maksimal.
Pada akhir Juni lalu, Majelis Umum PBB menyetujui anggaran baru sebesar 5,38 miliar dolar AS untuk periode 2025-2026. Jumlah ini sedikit lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya, menambah tekanan bagi organisasi global itu dalam menjaga stabilitas operasional di lapangan.
