Kami menyambut baik wacana tersebut, tentunya perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif
Jakarta (KABARIN) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendukung wacana pembatasan game online yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto setelah insiden ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Ia menilai kebijakan itu langkah positif, namun perlu diiringi literasi digital dan pengawasan bersama agar efektif dijalankan.
“Kami menyambut baik wacana tersebut, tentunya perlu pengawasan bersama dan kolaborasi aktif antara sekolah, orang tua, dan pemerintah. Pengawasan tidak hanya bersifat administratif,” kata Abdul Fikri Faqih di Jakarta.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan pentingnya pembatasan game online dalam rapat terbatas bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Menurutnya, permainan digital yang mengandung unsur kekerasan dapat memengaruhi psikologis anak dan berisiko menormalisasi tindakan agresif di dunia nyata.
Fikri melihat kasus ledakan tersebut sebagai peringatan untuk memperkuat pemahaman literasi digital bagi siswa, guru, dan orang tua agar penggunaan teknologi lebih bijak.
“Pemerintah perlu meningkatkan literasi digital tidak hanya bagi siswa, tetapi juga guru dan orang tua. Ini penting agar semua pihak memahami dampak, sekaligus manfaat teknologi,” ujarnya.
Politisi asal Jawa Tengah IX itu juga mengajak sekolah-sekolah memperkuat sistem pengawasan internal demi menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas perundungan.
Ia menilai satuan pendidikan bisa berinisiatif mengembangkan kurikulum lokal yang sejalan dengan kurikulum nasional namun tetap berfokus pada pengawasan.
“Saatnya masing-masing satuan pendidikan berinisiatif menentukan mata pelajaran mana yang bisa memperkuat pengawasan internal. Guru-guru dapat berkoordinasi menyusun kurikulum lokal sesuai kebutuhan sekolah,” kata Fikri.
