Jakarta (KABARIN) - Sekretaris Jenderal Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John mengingatkan pemerintah Malaysia untuk tidak ikut campur dalam urusan Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Peringatan ini muncul di tengah sorotan publik terkait hubungan FAM dan FIFA, terutama setelah skandal pemalsuan dokumen tujuh pemain warisan yang menimbulkan polemik besar.
“Walaupun FAM sedang berkrisis, kementerian atau menterinya tidak boleh mengarahkan pejabat FAM agar meletakkan jawatan (jabatan). Mereka tidak boleh, karena mereka dipilih oleh afiliasi anggota,” kata John seperti dikutip New Straits Times pada Kamis.
Windsor juga sejalan dengan pandangan pengamat olahraga Datuk Christopher Raj yang mengingatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga Malaysia (KBS) agar berhati-hati agar tidak melewati batas yang bisa dianggap sebagai campur tangan politik.
Ia menegaskan bahwa meski FAM sedang menghadapi tekanan setelah keputusan FIFA, pemerintah tetap tidak memiliki kewenangan untuk mengeluarkan instruksi atau mendorong pejabat FAM mundur. Hal itu, kata dia, karena kepemimpinan asosiasi dipilih melalui kongres oleh afiliasi anggota.
Menurut Windsor, pemerintah memang salah satu pemangku kepentingan penting dalam sepak bola nasional. Namun, perannya adalah untuk mendukung perkembangan olahraga, bukan mengatur atau menentukan jalannya organisasi.
Ia mengingatkan bahwa setiap pernyataan resmi harus disampaikan dengan hati-hati, karena salah ucapan saja bisa dipersepsikan sebagai bentuk intervensi.
“Mereka tidak boleh campur tangan, tidak boleh memberi arahan, tidak boleh mempengaruhi,” tegasnya, menekankan bahwa integritas FAM harus dijaga sesuai aturan FIFA.
Ketika diminta menanggapi contoh kasus campur tangan pemerintah yang baru-baru ini terjadi, Windsor menyinggung situasi di Asia Tenggara.
“Baru-baru ini, Brunei. Ada campur tangan pihak ketiga dalam proses pemilihan. FIFA dan AFC sudah membentuk komite normalisasi,” katanya, merujuk pada kejadian dua bulan terakhir.
Windsor menambahkan bahwa intervensi pihak luar dalam pemilihan kepemimpinan berdampak langsung pada tata kelola sepak bola negara tersebut, sehingga memaksa FIFA dan AFC turun tangan untuk menormalkan struktur administrasi.
