Jakarta (KABARIN) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia Dino Patti Djalal menyuarakan kegelisahannya soal arah Dewan Perdamaian Gaza yang dinilai berpotensi tidak berpihak pada kepentingan rakyat Palestina. Ia pun meminta Indonesia bersikap lebih tegas agar posisi Palestina tetap terlindungi dalam forum tersebut.
Lewat pernyataan tertulis di media sosial X yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri RI Sugiono pada Jumat, Dino menekankan pentingnya kejelasan aturan main bagi negara anggota. Hal ini ia sampaikan setelah Indonesia bergabung dalam organisasi yang merupakan gagasan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
“Apa ada jaminan bahwa proses ini tidak akan menjadi proyek ‘real estate’ Trump atau internasional di Gaza yang akan mengesampingkan hak rakyat Palestina?” kata Dino dalam pernyataannya.
Ia mengaku khawatir Dewan Perdamaian Gaza justru membuka ruang bagi kepentingan bisnis pihak luar yang tidak benar benar peduli dengan Palestina. Kondisi ini dikhawatirkan membuat warga Palestina tersingkir dan kehilangan posisi sebagai tuan rumah di tanah mereka sendiri.
Dino juga mempertanyakan keseriusan Dewan Perdamaian dalam mendorong solusi dua negara antara Palestina dan Israel. Keraguannya makin besar dengan kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di dalam dewan tersebut.
"Kalau ada Netanyahu di dalam Dewan Perdamaian, bagaimana dengan perwakilan Palestina?" kata dia.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri RI itu mendorong pemerintah Indonesia untuk menjelaskan secara tegas sikap dan langkah yang akan diambil di Dewan Perdamaian Gaza. Ia menilai kejelasan ini penting agar Indonesia dan negara lain tidak dicap sebagai “anak buah” Trump yang “dikenal sering berpikiran tak lazim”.
Terkait iuran keanggotaan senilai 1 miliar dolar AS atau sekitar Rp16,82 triliun yang diminta Trump agar suatu negara bisa menjadi anggota permanen, Dino menyarankan Indonesia tidak perlu memenuhi permintaan tersebut.
Ia juga meminta adanya jaminan bahwa Dewan Perdamaian Gaza tidak akan menjadi tandingan bagi Perserikatan Bangsa Bangsa dalam upaya penyelesaian konflik internasional.
Selain meminta klarifikasi dari Menlu RI, Dino turut mendorong Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta yang membidangi diplomasi dunia Islam dan Timur Tengah untuk tampil aktif dan mengambil peran lebih besar dalam isu Dewan Perdamaian Gaza.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Piagam Dewan Perdamaian Gaza dengan didampingi Presiden Trump di sela agenda World Economic Forum 2026 di Davos Swiss pada Kamis 22 Januari.
Prabowo menyebut pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sebagai peluang bersejarah untuk mendorong terciptanya perdamaian dan menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif demi kepentingan rakyat Palestina.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026