Jakarta (KABARIN) - Google dikabarkan telah menandatangani kesepakatan yang memungkinkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) menggunakan model kecerdasan buatan (AI) milik perusahaan tersebut untuk kebutuhan pemerintah yang dinilai sah secara hukum.
Dilansir dari Engadget pada Selasa waktu setempat, informasi itu pertama kali diungkap oleh The Information yang menyebut rincian kontrak masih bersifat rahasia.
Menurut sumber internal anonim, kedua pihak menyepakati bahwa teknologi AI Google tidak boleh digunakan untuk pemantauan massal terhadap warga maupun pengembangan senjata otonom tanpa kendali manusia yang memadai.
Meski demikian, laporan tersebut menyebutkan kontrak itu tidak memberikan kewenangan bagi Google untuk mengontrol atau memveto keputusan pemerintah terkait penggunaan teknologi tersebut.
Juru bicara Google menyatakan bahwa penyediaan akses API terhadap model komersial melalui infrastruktur perusahaan merupakan pendekatan yang dinilai bertanggung jawab untuk mendukung keamanan nasional.
Google juga menegaskan kembali bahwa AI tidak seharusnya digunakan untuk pengawasan massal atau senjata otonom tanpa pengawasan manusia.
Di sisi lain, sekitar 600 karyawan Google dilaporkan menandatangani surat terbuka yang ditujukan kepada CEO Sundar Pichai, meminta perusahaan untuk tidak menjalin kerja sama serupa dengan Pentagon.
Para karyawan menyuarakan kekhawatiran bahwa teknologi AI dapat disalahgunakan hingga berdampak pada keselamatan manusia dan kebebasan sipil, serta berpotensi memperkuat konsentrasi kekuasaan.
Google sendiri bergabung dengan sejumlah perusahaan teknologi lain seperti OpenAI dan xAI yang sebelumnya juga dilaporkan memiliki kerja sama AI dengan pemerintah AS.
Namun, Anthropic disebut pernah menolak permintaan terkait penghapusan batasan penggunaan untuk senjata dan pengawasan, yang kemudian berdampak pada dihentikannya layanan di lingkungan federal AS.
Hingga saat ini, belum ada rincian resmi mengenai cakupan penggunaan maupun nilai kontrak kerja sama antara Google dan Pentagon tersebut.
Editor: M. Hilal Eka Saputra Harahap
Copyright © KABARIN 2026