Prabowo: ASEAN Harus Satu Suara dalam Menjunjung Hukum Internasional

Kami telah kehilangan prajurit Indonesia yang bertugas bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan kami menuntut akuntabilitas bahwa tugas-tugas penjaga perdamaian harus dihormati oleh semua pihak

Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN perlu memiliki sikap yang solid dan satu suara dalam merespons dinamika geopolitik global, termasuk dalam menegakkan hukum internasional serta melindungi warga negara masing-masing.

Dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina, Jumat, Prabowo menyampaikan bahwa kesatuan sikap ASEAN penting untuk memperkuat posisi kawasan dalam menghadapi berbagai pelanggaran hukum internasional.

“Dalam melindungi warga sipil kita, ASEAN harus berbicara dengan satu suara. Kita harus menuntut semua pihak untuk menjunjung tinggi hukum internasional, dan memajukan akuntabilitas atas pelanggaran,” kata Prabowo.

Ia menambahkan, ASEAN perlu memiliki suara politik kolektif yang kuat agar dapat memberikan dampak lebih besar dalam percaturan global, sekaligus melindungi warga negara anggota yang berada di wilayah konflik.

Prabowo juga mendorong adanya kerja sama yang lebih erat antarnegara ASEAN dalam situasi darurat, termasuk dalam proses evakuasi warga negara dari kawasan konflik.

“Perlindungan warga negara kita harus tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Prabowo turut mengapresiasi inisiatif sejumlah negara ASEAN, termasuk Singapura, yang membuka peluang kerja sama dalam upaya evakuasi warga negara di situasi krisis.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional, termasuk perlindungan terhadap pasukan penjaga perdamaian PBB yang bertugas di wilayah konflik.

Prabowo menyinggung adanya korban dari prajurit Indonesia dalam misi perdamaian di bawah PBB dan menekankan perlunya akuntabilitas atas insiden tersebut.

Di sela agenda KTT, Prabowo didampingi sejumlah menteri, antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.