Beirut/Istanbul (KABARIN) - Situasi keamanan di Lebanon kembali menjadi sorotan dunia. Presiden Lebanon, Joseph Aoun, pada Kamis (30/10), menginstruksikan militer untuk membalas setiap serangan atau upaya pasukan Israel memasuki wilayah selatan yang sebelumnya telah dibebaskan.
Instruksi tegas ini menjadi yang pertama sejak gencatan senjata diberlakukan pada akhir 2024, menandai meningkatnya ketegangan di sepanjang garis perbatasan kedua negara.
Langkah tersebut keluar setelah insiden pada Rabu malam, ketika pasukan Israel menyerbu gedung balai kota di Blida, Lebanon selatan, yang mengakibatkan seorang pejabat lokal meninggal dunia.
Dalam laporan media nasional Lebanon, Presiden Aoun menyebut aksi Israel sebagai bagian dari “pola agresi yang terus terjadi” dan meminta komite pengawas gencatan senjata untuk lebih dari sekadar mencatat pelanggaran — namun juga mengambil langkah tegas menekan Israel menghormati perjanjian gencatan senjata.
Israel mengklaim gedung balai kota di Blida digunakan untuk aktivitas kelompok Hizbullah di balik fasilitas sipil.
Di sisi lain, Hizbullah mengecam keras serangan tersebut dan mendukung keputusan Presiden Aoun, sambil mendorong pemerintah mengambil langkah politik dan diplomatik lebih kuat demi melindungi rakyat dan wilayah Lebanon.
Sebelumnya, pada Agustus, pemerintah Lebanon menyetujui rencana agar seluruh senjata berada di bawah kendali negara. Namun Hizbullah menolak dan menyatakan akan tetap mempertahankan persenjataannya hingga Israel mundur sepenuhnya dari lima pos perbatasan yang masih diduduki.
Sejak Oktober 2023, eskalasi konflik telah memakan korban besar:
-
>4.000 korban jiwa
-
~17.000 luka-luka
Serangan yang awalnya terbatas pada wilayah tertentu berubah menjadi operasi luas pada September 2024.
Gencatan senjata yang disepakati November 2024 mengharuskan Israel menarik pasukan pada Januari 2025. Namun, hingga kini, penarikan baru berlangsung sebagian, dan pasukan Israel masih bertahan di beberapa titik strategis.
