Jakarta (KABARIN) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal terus berlanjut dan menepis anggapan bahwa proyek ambisius itu akan berakhir sebagai “kota hantu”.
“Saya tidak tahu tergantung nanti rencananya pemerintah ke depan. Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut, jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, (mereka) itu sering salah,” kata Purbaya usai Rapat Kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin.
Menurutnya, proses pembangunan di IKN tidak berhenti, justru berjalan dengan melibatkan pihak swasta yang mulai membangun perumahan di kawasan tersebut.
“Yang jelas, yang kita setujui adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi,” ujarnya.
Ia menegaskan, pemerintah tetap mengikuti arahan Presiden RI terkait arah pembangunan IKN yang kini mulai memasuki tahap kedua.
“Tapi yang jelas kita sudah setujui yang swasta yang bangun rumah di sana, ada berapa perusahaan begitu sepertinya tidak berhenti, masih jalan terus. Kita ikuti Presiden RI seperti apa,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebutkan bahwa jumlah pekerja di kawasan IKN akan meningkat signifikan hingga mencapai 20 ribu orang demi mempercepat progres pembangunan.
Basuki menjelaskan, setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan IKN sebagai pusat pemerintahan Indonesia, pembangunan fisik dan non-fisik di kawasan tersebut semakin masif. Saat ini saja, sekitar 7.000 pekerja konstruksi sudah tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK).
Pasca Perpres itu, OIKN mulai menyiapkan pembangunan ekosistem Kawasan Legislatif dan Yudikatif, bagian penting dari tahap kedua pembangunan IKN. Tahap ini mencakup pembangunan fisik, penyusunan regulasi, serta pengembangan sumber daya manusia untuk memperkuat fungsi trias politica di ibu kota baru tersebut.
Untuk kawasan legislatif, kompleks perkantoran akan berdiri di lahan seluas 42 hektare dengan anggaran Rp8,5 triliun (periode 2025–2027). Proyek ini mencakup Gedung Sidang Paripurna, Plaza Demokrasi, Serambi Musyawarah, Museum, dan sejumlah gedung kerja.
Sedangkan kawasan yudikatif akan dibangun di atas lahan 15 hektare dengan dana Rp3,1 triliun, meliputi gedung Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Agung. Proses pembangunan kedua kompleks tersebut diperkirakan berlangsung selama 25 bulan, mulai November 2025.
