Jakarta (KABARIN) - Provinsi DKI Jakarta mencatat langkah baru sebagai daerah pertama di Indonesia yang menggandeng Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memetakan wilayah kumuh berbasis Rukun Warga. Langkah ini dinilai bisa memperkuat kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut kolaborasi ini sebagai inovasi penting dalam pembangunan daerah.
“Saya pikir ini satu inisiatif yang sangat baik yang diinisiasi oleh Provinsi DKI Jakarta bersama-sama dengan BPS Provinsi DKI Jakarta untuk mengidentifikasi RW kumuh. Belum ada di provinsi lain,” ujar Amalia saat acara peluncuran Portal Satu Data Jakarta di Gedung AA Maramis, Kementerian Keuangan RI.
Selain berbicara soal kolaborasi, Amalia juga menyoroti peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta yang kini menjadi yang tertinggi di Indonesia dengan nilai 85,05 pada tahun 2025. Kenaikan 0,90 poin dibanding tahun sebelumnya itu didorong oleh membaiknya angka harapan hidup dan peningkatan rata-rata lama sekolah warga Jakarta.
Ia menambahkan, “Hanya tiga provinsi di Indonesia yang memiliki IPM dengan kategori sangat tinggi, yaitu DKI Jakarta, Kepulauan Riau, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.”
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan pentingnya Portal Satu Data Jakarta sebagai dasar pengambilan kebijakan. Menurutnya, keputusan berbasis data bukan hanya membuat program lebih tepat sasaran, tapi juga membantu pemerintah menjaga efisiensi di tengah penyesuaian anggaran.
Ia mencontohkan bagaimana program pendidikan tetap terlindungi meski Dana Bagi Hasil Jakarta sempat berkurang.
“Kartu Jakarta Pintar, jumlahnya adalah 707.920 siswa. Nggak boleh dikurangi sepeser pun, angkanya Rp1,6 triliun. Yang kedua adalah untuk KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, kurang lebih angkanya Rp380 miliar,” kata Pramono.
Dengan kolaborasi ini, Jakarta tidak hanya memperkuat kebijakan berbasis data, tetapi juga membuka jalan bagi provinsi lain untuk melakukan hal serupa demi pemerataan pembangunan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
