Washington (KABARIN) - Amerika Serikat (AS) mendesak pihak-pihak yang bertikai di Sudan untuk segera menyepakati dan menjalankan gencatan senjata kemanusiaan. Seruan ini muncul di tengah meningkatnya jumlah korban sipil yang kini disebut telah mencapai tingkat “malapetaka besar.”
“Amerika Serikat mendesak pihak-pihak yang terlibat dalam konflik di Sudan agar segera menyetujui dan melaksanakan gencatan senjata kemanusiaan yang diusulkan,” tulis Penasihat Senior untuk Urusan Arab dan Afrika, Massad Boulos, melalui platform media sosial X milik pemerintah AS, Rabu (12/11).
Menurut Boulos, jutaan warga sipil Sudan saat ini hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan karena kekurangan makanan, air bersih, dan akses terhadap layanan medis. Ia mendesak Angkatan Bersenjata Sudan (SAF) serta pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) untuk benar-benar berkomitmen terhadap gencatan senjata tanpa “manuver politik atau militer yang justru akan menelan lebih banyak korban jiwa.”
“Semua pihak harus menepati komitmennya, menghentikan permusuhan, dan memberikan akses kemanusiaan secara penuh, aman, dan tanpa hambatan,” tulis Boulos. Ia menegaskan bahwa gencatan senjata ini seharusnya menjadi “langkah penting menuju dialog berkelanjutan dan perdamaian yang langgeng.”
Seruan AS ini datang bersamaan dengan peringatan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyebut kondisi kemanusiaan di Sudan terus memburuk. Berbagai lembaga bantuan juga melaporkan kesulitan untuk menyalurkan bantuan ke wilayah-wilayah terdampak karena pertempuran masih berlangsung sengit.
Konflik antara militer Sudan dan RSF pecah sejak April 2023 dan telah menewaskan puluhan ribu orang serta memaksa jutaan lainnya mengungsi. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sedikitnya 40.000 orang tewas dan sekitar 12 juta lainnya kehilangan tempat tinggal akibat perang yang tak kunjung reda itu.
Bulan lalu, pasukan RSF dilaporkan merebut ibu kota Darfur Utara, El-Fasher, dan dituduh melakukan pembantaian terhadap warga sipil. Kini, kelompok tersebut menguasai seluruh lima negara bagian di wilayah Darfur dari total 18 negara bagian Sudan. Sementara itu, militer masih mempertahankan kendali atas 13 negara bagian lainnya, termasuk ibu kota Khartoum.
Wilayah Darfur sendiri mencakup sekitar seperlima luas Sudan, namun sebagian besar dari sekitar 50 juta penduduk negara itu masih tinggal di area yang dikuasai oleh militer.
Dengan kondisi yang semakin genting, tekanan internasional terhadap kedua pihak untuk segera menghentikan pertempuran pun makin menguat, sementara jutaan warga Sudan terus berjuang bertahan hidup di tengah perang yang tampak belum menemukan ujungnya.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Gedung Putih bantah AS tak ada rencana bangun pangkalan militer di Gaza
Baca juga: PBB peringatkan kekerasan di Sudan kian parah, ribuan warga terjebak tanpa bantuan
