Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana
Jakarta (KABARIN) - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih meminta Kemendikdasmen segera mendirikan sekolah darurat bagi siswa yang terdampak bencana di beberapa provinsi di Sumatera.
"Kami juga mendorong Kemendikdasmen untuk menyiapkan fasilitas sekolah darurat bagi anak-anak yang terdampak bencana," kata Abdul Fikri Faqih di Jakarta, Rabu.
Fikri menekankan pendirian sekolah darurat harus memperhatikan kondisi psikologis para siswa.
"Dengan catatan, sudah dipastikan tidak mengalami trauma. Apabila mengalami trauma, maka perlu dilakukan upaya penyembuhan trauma," ujarnya.
Untuk memaksimalkan pemulihan psikologis, ia menyarankan Kemendikdasmen melakukan pendekatan lintas sektoral dengan melibatkan Kemensos dan Kemendiktisaintek agar metode penyembuhan trauma lebih efektif, salah satunya melalui pembelajaran yang menyenangkan di sekolah darurat.
Fikri juga menawarkan opsi Pembelajaran Jarak Jauh atau PJJ sebagai solusi sementara jika infrastruktur rusak, namun pemerintah diminta menyediakan modul belajar fisik karena kemungkinan besar jaringan internet di lokasi bencana terganggu.
“PJJ ini bisa menjadi solusi sementara, mengingat belum ada fasilitas internet yang memadai, pemerintah perlu menyiapkan modul-modul belajar yang relevan,” katanya.
Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumut, dan Sumbar merusak 1.009 sekolah, sehingga Fikri mendesak Kemendikdasmen untuk segera bertindak agar hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi.
Menurut Fikri, pemulihan fasilitas pendidikan harus jadi prioritas karena menyelamatkan sekolah berarti menyelamatkan masa depan generasi muda. “Ketika ada bencana alam seperti ini, kita harus selamatkan lebih dulu tempat-tempat belajar, karena pendidikan itu menyiapkan masa depan anak-anak kita,” ujarnya.
Mengingat biaya revitalisasi ribuan sekolah sangat besar dan anggaran Kemendikdasmen terbatas, ia mendorong kementerian berkoordinasi dengan BNPB untuk memanfaatkan Dana Siap Pakai.
“Biaya yang dibutuhkan sangat besar, anggaran di Kemendikdasmen tidak cukup maka Kemendikdasmen perlu berkoordinasi dengan BNPB untuk mengantisipasi hal ini, di sana ada anggaran re-calling bencana,” ucapnya.
Fikri juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah terdampak, dan BPBD agar penanganan pendidikan pasca-bencana bisa berjalan lancar.
