Pemerintah harus datang, mendengar dan memahami realitas hidup perempuan di wilayah terpencil maupun adat
Probolinggo, Jawa Timur (KABARIN) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifatul Choiri Fauzi, melakukan kunjungan khusus ke Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo, untuk mendengarkan langsung beragam aspirasi dari perempuan Suku Tengger.
Dalam suasana akrab dan tanpa sekat, para perempuan berbagi cerita tentang kehidupan sehari-hari, kebutuhan keluarga, hingga tantangan ekonomi yang mereka hadapi.
Menteri Arifatul mengapresiasi keterbukaan para ibu di Tengger. Menurutnya, keberanian mereka mengungkapkan persoalan domestik, sosial, dan ekonomi menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan tidak bisa dilakukan secara sepihak.
“Pemerintah harus hadir, mendengar, dan memahami realitas perempuan di wilayah adat maupun terpencil,” ujarnya.
Dialog bertajuk “Peningkatan Sumber Daya Ibu dan Anak Masyarakat Tengger” ini menjadi ruang bagi perempuan setempat untuk menyampaikan kebutuhan nyata, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan anak, akses pelatihan usaha, hingga harapan agar peran perempuan diperkuat dalam kegiatan desa.
Di forum yang hangat tersebut, Wakil Bupati Probolinggo, Fahmi AHZ, berperan sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah pusat. Ia menekankan pentingnya ruang dialog yang bebas formalitas agar perempuan bisa berbicara jujur tentang kebutuhan sosial, ekonomi, dan keluarga.
Menurut Fahmi, forum seperti ini sebaiknya diperluas hingga tingkat dusun agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran.
Tak berhenti di sana, Wabup Fahmi juga mendorong penguatan ekonomi perempuan melalui program bela-beli, yang memprioritaskan produk UMKM lokal—terutama yang dikelola perempuan Tengger—agar dapat terserap oleh institusi pemerintah. Pemerintah daerah pun menargetkan pembentukan seribu pengusaha perempuan baru di berbagai kecamatan, dan masyarakat Tengger dinilai punya potensi besar berkontribusi pada target ini.
Dalam pertemuan ini, Menteri Arifatul dan Wabup Fahmi merespons berbagai aspirasi dengan penjelasan program serta peluang tindak lanjut yang akan dibangun bersama. Kegiatan ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat peran perempuan Suku Tengger dalam pembangunan sosial dan ekonomi.
Kehadiran Menteri PPPA memberi legitimasi kuat terhadap upaya pemberdayaan perempuan di wilayah adat, sementara pendampingan Wabup Fahmi memastikan kebutuhan masyarakat Tengger tersampaikan langsung kepada pembuat kebijakan nasional.
