saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya
Jakarta (KABARIN) - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembangunan hunian untuk korban bencana bakal dipercepat dengan memanfaatkan tanah milik negara. Langkah ini diambil supaya proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan lebih cepat tanpa terkendala urusan lahan.
Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, Prabowo menyebut pembangunan hunian sementara dan hunian tetap akan segera dimulai dalam waktu dekat.
“Segera kita akan bangun hunian-hunian sementara dan hunian-hunian tetap. Bahkan mungkin saya dapat laporan dari Menteri Perumahan ya, mungkin mulai hari Minggu ini kita sudah mulai membangun 2.000 rumah. Kemungkinan rumah ini bisa langsung aja jadi rumah tetap, ya,” kata Prabowo.
Presiden meminta seluruh unsur pemerintah bekerja sama dan tidak menjadikan persoalan lahan sebagai alasan penghambat pembangunan.
“Jadi, semua unsur juga nanti bekerja sama, ya. Jangan ada alasan cari lahan dan sebagainya. Pakai lahan milik negara yang ada. Kalau perlu PTPN, kalau perlu konsesi-konsesi hutan itu kita pakai semua,” imbuh Presiden.
Prabowo juga mengungkapkan pemerintah tengah merencanakan pembentukan badan atau satuan tugas khusus untuk menangani rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana. Lewat mekanisme ini, pembangunan hunian sementara sekaligus hunian tetap bagi warga terdampak diharapkan bisa dikebut.
Soal anggaran, Presiden memastikan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sudah disiapkan melalui APBN. Ketersediaan anggaran tersebut, kata dia, ditopang oleh kebijakan efisiensi yang dijalankan pemerintah sejak awal masa kepemimpinannya.
“Anggaran APBN sudah kita siapkan dan saya katakan bahwa anggaran ini kita siapkan karena memang uangnya ada. Dan uangnya ada karena justru pemerintah kita yang saya pimpin, di awal pemerintah kita, kita menghemat ratusan triliun. Yang saya diserang, saya dimaki-maki bahwa efisiensi ini salah. Baru ada di dunia ini ada demonstrasi menentang efisiensi,” ujarnya.
Menurut Prabowo, prinsip efisiensi yang berkeadilan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 membuat pemerintah punya ruang fiskal yang cukup untuk menangani kebutuhan mendesak, termasuk penanganan dampak bencana.
“Dengan efisiensi kita punya kemampuan, kita punya kekuatan sekarang. Jadi, saudara-saudara, kita sudah siap. Terima kasih. Kita sudah siapkan (anggarannya),” kata Prabowo.
