Kerja sama ini menjadi wujud kepercayaan pemerintah kepada Garuda Indonesia sebagai national flag carrier dalam menjalankan mandat strategis negara
Jakarta (KABARIN) - Garuda Indonesia kembali dipercaya menangani penerbangan haji reguler pada musim haji 2026. Maskapai pelat merah ini bakal mengangkut lebih dari 102 ribu calon jemaah haji yang terbagi dalam ratusan kelompok terbang dari berbagai daerah di Indonesia.
Layanan tersebut akan mencakup 275 kloter yang diberangkatkan melalui 10 bandara embarkasi. Garuda menegaskan komitmennya untuk memastikan perjalanan ibadah jemaah berjalan aman, nyaman, dan tepat waktu.
Direktur Utama Garuda Indonesia Glenny Kairupan menyebut kerja sama yang terjalin dengan pemerintah menjadi langkah awal penting untuk menyukseskan operasional haji tahun depan.
“Dengan niat yang baik, ikhtiar yang sungguh-sungguh, serta semangat kolaborasi, semoga penandatanganan hari ini menjadi langkah awal yang konstruktif dan penuh keberkahan dalam menyukseskan layanan ibadah haji tahun 2026 mendatang,” ungkap Glenny dalam keterangannya di Jakarta.
Untuk mendukung operasional tersebut, Garuda menyiapkan 15 pesawat berbadan lebar yang akan difokuskan khusus melayani penerbangan haji. Armada ini disiapkan agar mampu mengakomodasi lonjakan penumpang selama periode keberangkatan dan kepulangan jemaah.
Menurut Glenny, kepercayaan yang kembali diberikan pemerintah menegaskan posisi Garuda sebagai maskapai nasional yang mengemban tugas strategis negara. Ia menilai layanan haji bukan sekadar urusan bisnis, melainkan bagian dari tanggung jawab besar kepada umat.
“Kerja sama ini bukan sekadar kontrak operasional, melainkan instrumen kebijakan strategis negara untuk menjamin keberlanjutan layanan haji yang aman, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan umat,” ucap dia.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama penyelenggaraan transportasi udara haji reguler dan petugas kloter untuk periode 2026 hingga 2028 yang ditandatangani bersama Kementerian Haji dan Umrah.
Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menegaskan seluruh poin dalam perjanjian harus dijalankan secara konsisten. Ia menyoroti pentingnya ketepatan jadwal penerbangan, kepastian slot time, kesiapan armada, hingga ketersediaan pesawat cadangan.
Ia juga mengingatkan agar mitigasi dilakukan secara cepat dan tepat jika terjadi gangguan penerbangan. Menurutnya, sekecil apa pun kendala dalam operasional haji bisa berdampak luas karena penyelenggaraan ibadah ini selalu menjadi perhatian publik.
“Sekecil apapun kekurangan dalam operasional penerbangan haji akan berdampak luas karena seluruh mata masyarakat tertuju pada penyelenggaraan ibadah haji. Hal ini akan sangat mempengaruhi kredibilitas pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji,” kata Irfan.
